Daily News | Jakarta – Sektor penerbangan Israel telah mengalami kerugian sebesar 105 juta shekel (28,8 juta dolar AS atau setara dengan kurang lebih Rp 468 miliar) dalam sembilan bulan pertama 2024 sebagai akibat dari genosida yang terus berlanjut di Jalur Gaza, lapor Anadolu Agency.
Informasi ini diungkapkan dalam sebuah pernyataan oleh Otoritas Bandara Israel pada Senin (31/12/2024), bersamaan dengan laporan pembatalan penerbangan yang terus berlanjut oleh beberapa maskapai penerbangan Barat dari dan ke Tel Aviv, seperti yang dilaporkan oleh saluran lokal 13 dan 14.
Otoritas tersebut mengkonfirmasi bahwa mereka mengalami kerugian operasional sebesar 105 juta shekel akibat perang yang sedang berlangsung dan pengurangan operasi penerbangan internasional.
Data menunjukkan bahwa sekitar 13,8 juta penumpang melewati Bandara Ben Gurion Tel Aviv pada 2024, turun 34 persen dibandingkan dengan 2023.
Pernyataan tersebut juga mencatat bahwa pengeluaran selama sembilan bulan pertama tahun 2024 turun sekitar 16 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023, dengan total sekitar 2,3 miliar shekel (630 juta dolar AS).
Ke depan, Otoritas Bandara berencana untuk menerapkan pemotongan tambahan 10 persen dalam pengeluarannya pada 2025.
Menurut situs web penerbangan Israel, Passport News, Otoritas Bandara memutuskan untuk mempertahankan harga sewa tidak berubah untuk 2025, karena menurunnya aktivitas di Bandara Ben Gurion, termasuk toko-toko bebas bea dan penyewa lainnya.
Situs tersebut menambahkan bahwa Otoritas Bandara sedang mempersiapkan diri untuk periode pasca-perang, mengantisipasi peningkatan lalu lintas penumpang dan kembalinya maskapai penerbangan asing ke Israel pada 2025, sambil berfokus pada pengembangan infrastruktur dan meningkatkan layanan pelanggan.
Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan maskapai penerbangan asing telah membatalkan penerbangan dari dan ke Israel karena tembakan roket dari Lebanon dan Yaman meningkat di seluruh negeri.
Sementara itu, tingkat kemiskinan di Israel masih menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara maju, nomor dua setelah Kosta Rika, menurut sebuah laporan baru dari National Insurance Institute.
Temuan tersebut mengungkapkan bahwa warga Palestina menghadapi tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu 38,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
Dikutip dari Middleeasmonitor, Jumat (20/12/2024), hampir dua juta warga Israel, yang mewakili seperlima dari populasi, hidup di bawah garis kemiskinan.
Tanpa program bantuan pemerintah, tingkat kemiskinan akan mencapai 31,1 persen, bukan 20,7 persen dari populasi saat ini. Terdapat peningkatan sebesar 15,2 persen dalam pembayaran pemerintah tahun lalu.
Kaum muda di bawah usia 29 tahun sangat terpengaruh, dengan 47,2 persen hidup di bawah garis kemiskinan. Situasi ini sangat mengerikan bagi keluarga yang memiliki anak, karena 872.000 anak – 27,9 persen dari semua anak di Israel – hidup dalam kemiskinan.
Laporan ini muncul di tengah tantangan ekonomi yang lebih luas, dengan pertumbuhan PDB Israel yang anjlok dari 6,5 persen pada tahun 2022 menjadi hanya dua persen pada tahun 2023.
Kenaikan harga-harga secara tidak proporsional berdampak pada populasi yang rentan, dengan 9,7 persen rumah tangga tidak mendapatkan perawatan medis karena kendala keuangan.
Secara geografis, konsentrasi kemiskinan tertinggi ditemukan di Yerusalem yang diduduki, di mana 36,2 persen keluarga diklasifikasikan sebagai keluarga miskin, diikuti oleh wilayah utara dan selatan negara tersebut, dengan tingkat kemiskinan masing-masing 22,5 dan 22,6 persen.
Meskipun intervensi pemerintah berhasil mengurangi kemiskinan individu sebesar 33,5 persen dan kemiskinan keluarga sebesar 41,2 persen, upaya pengentasan kemiskinan di Israel masih tertinggal dari negara-negara OECD lainnya, yang menyoroti masih adanya ketidaksetaraan ekonomi di negara tersebut.
Bagi warga Palestina di Israel, berita ini akan disambut sebagai contoh lain dari diskriminasi yang mereka hadapi sejak berdirinya negara apartheid tersebut. Hambatan sistematis yang mereka hadapi di pasar tenaga kerja Israel telah menciptakan kesenjangan ekonomi yang terus-menerus.
Warga Palestina menghadapi tantangan dalam mengakses peluang kerja, dengan penelitian yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam praktik perekrutan – terutama ketika lamaran kerja berisi nama-nama Arab.
OECD telah mendokumentasikan bahwa warga negara Palestina memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan warga negara Yahudi, terutama di kalangan wanita.
Terbatasnya akses ke kawasan industri, pusat teknologi dan pusat bisnis – yang sebagian besar terletak di wilayah Yahudi – semakin membatasi peluang ekonomi. Selain itu, warga negara Palestina sering menghadapi hambatan dalam memperoleh izin keamanan yang diperlukan untuk posisi tertentu di sektor teknologi dan pertahanan, yang merupakan pemberi kerja utama dalam perekonomian Israel.
Tingkat kemiskinan di antara warga Palestina masih tetap tinggi secara tidak proporsional karena berbagai bentuk pengucilan ekonomi.
Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk upah rata-rata yang lebih rendah ketika warga Palestina mendapatkan pekerjaan.
Masyarakat Palestina menerima lebih sedikit dana dari negara untuk pembangunan ekonomi, dengan otoritas lokal non-Yahudi memiliki akses ke sekitar setengah sumber daya per penduduk dibandingkan dengan otoritas lokal Yahudi.
Kurangnya infrastruktur transportasi umum di kota-kota Palestina dan terbatasnya kawasan industri menciptakan hambatan tambahan untuk mendapatkan pekerjaan.
Kombinasi dari faktor-faktor ini telah menyebabkan kemiskinan generasi ke generasi di banyak komunitas Palestina, dengan anak-anak yang tumbuh di rumah tangga yang kurang beruntung secara ekonomi menghadapi berkurangnya kesempatan untuk mobilitas sosial.
Moody’s telah menurunkan peringkat kredit Israel untuk kedua kalinya pada tahun ini, seiring dengan meningkatnya biaya ekonomi akibat perang yang sedang berlangsung di Gaza dan ketegangan dengan Hizbullah.
Bloomberg melaporkan bahwa peringkat tersebut telah diturunkan sebanyak dua tingkat dari A2 menjadi Baa1, menempatkan Israel hanya tiga langkah lagi menuju non-investment grade.
Moody’s mengatakan bahwa prospek negatif Israel telah dipertahankan, mencerminkan kekhawatiran yang semakin besar mengenai kemampuannya untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dalam menghadapi krisis keamanan yang meningkat.
Meningkatnya risiko geopolitik
Dalam pengumuman yang tidak dijadwalkan, Moody’s mencatat bahwa “risiko geopolitik telah meningkat secara signifikan, yang mengakibatkan dampak negatif yang signifikan terhadap kapasitas kredit Israel dalam jangka pendek dan jangka panjang.”
Hal ini terjadi di tengah-tengah meningkatnya pertempuran dengan Hizbullah di Libanon, di mana Israel melancarkan serangan ke markas besar Hizbullah di pinggiran selatan Beirut dalam salah satu operasi militer terbesar terhadap Libanon dalam hampir dua dekade, yang menewaskan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, dan para pemimpin senior lainnya.
Eskalasi ini telah meningkatkan kekhawatiran bahwa perang dapat meluas ke Iran, pendukung utama Hizbullah, meningkatkan kemungkinan konflik regional yang lebih luas yang melibatkan Amerika Serikat, menurut Bloomberg.
Prospek ekonomi jangka panjang Moody’s untuk Israel menjadi lebih suram (Eropa). Surat kabar Israel, Calcalist, mengatakan bahwa prospek ekonomi jangka panjang Moody’s untuk Israel telah menjadi lebih suram, dengan mencatat bahwa ekonomi Israel “akan lebih lemah secara permanen sebagai akibat dari konflik militer saat ini, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya.”
Dalam penilaian barunya, Moody’s memperkirakan ekonomi akan tumbuh hanya 0,5 persen tahun ini dan 1,5 persen pada 2025, sebuah penurunan yang signifikan dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, yang mencerminkan dampak negatif dari konflik yang terus meningkat terhadap ekonomi, menurut Calcalist.
Pemerintah Israel memperkirakan bahwa biaya perang yang sedang berlangsung dapat mencapai sekitar 66 miliar dolar AS pada akhir 2025, mewakili lebih dari 12 persen PDB, menurut Bloomberg.
Menurut perkiraan pemerintah, angka-angka ini didasarkan pada asumsi bahwa konflik dengan Hizbullah tidak meningkat menjadi konfrontasi habis-habisan.
Reaksi Israel
Yali Rotenberg, Akuntan Umum di Kementerian Keuangan Israel, menganggap keputusan Moody’s “berlebihan dan tidak dapat dibenarkan”. Dia mengatakan kepada Bloomberg, “Tingkat keparahan dari tindakan ini tidak sepadan dengan data keuangan dan ekonomi Israel.”
Dia mencatat bahwa jelas bahwa perang di berbagai bidang berdampak pada ekonomi Israel, namun hal ini tidak membenarkan keputusan lembaga pemeringkat tersebut.
Meskipun pemerintah sangat menentang penurunan peringkat ini, namun realitas fiskal sangat mengkhawatirkan. Defisit anggaran tahun ini diperkirakan akan mencapai 7,5 persen dari PDB, sementara rasio utang terhadap PDB diperkirakan akan meningkat menjadi 70 persen, jauh melebihi perkiraan Kementerian Keuangan sebelumnya.
Mengingat tantangan-tantangan fiskal ini, Rothenberg menekankan perlunya mengambil “langkah tegas dan cepat” untuk menyetujui anggaran negara untuk tahun 2025.
Kementerian Keuangan dan Bank Sentral telah menekankan bahwa proses persetujuan anggaran telah tertunda, dan bahwa pemotongan sangat dibutuhkan di beberapa bidang untuk mengatasi peningkatan pengeluaran pertahanan, demikian menurut Calcalist.
“Anggaran itu harus mendorong mesin pertumbuhan, berinvestasi pada infrastruktur, mempertimbangkan kebutuhan sosial, dan memenuhi persyaratan keamanan Israel,” kata Rotenberg.
Meningkatnya tekanan
Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun telah naik 100 basis poin tahun ini, sementara spread antara obligasi tersebut dan obligasi AS berada di level tertinggi 11 tahun.
Obligasi Israel dalam mata uang dolar saat ini merupakan salah satu yang berkinerja terburuk secara global dibandingkan dengan obligasi pemerintah lainnya, menurut indeks Bloomberg.
Israel membutuhkan strategi keluar yang jelas dari konflik militer jika ingin mendapatkan kembali stabilitas ekonomi.
Prospek yang tidak pasti
Moody’s mencatat bahwa Israel membutuhkan strategi keluar yang jelas dari konflik militer jika ingin memulihkan stabilitas ekonomi dan menarik investasi.
Namun, lembaga ini mencatat bahwa pemerintah Israel belum mengembangkan strategi yang jelas, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuannya untuk menghadapi tantangan fiskal dan geopolitik, menurut Calcalist.
Sementara itu, Calcalist menekankan bahwa Israel menghadapi dilema besar antara melanjutkan eskalasi militer dengan Hizbullah atau mencoba mencapai pemulihan ekonomi.
Lembaga tersebut menyimpulkan bahwa Israel perlu mencapai keseimbangan antara memulihkan stabilitas ekonomi dan menghadapi ancaman keamanan, yang tanpanya Israel dapat menghadapi penurunan ekonomi yang berkelanjutan.
Moody’s menjelaskan bahwa konflik yang sedang berlangsung akan “secara signifikan meningkatkan risiko politik Israel, melemahkan lembaga eksekutif dan legislatif, dan melemahkan kekuatan fiskalnya”.
Jika situasi ini terus berlanjut, ekonomi Israel dapat berada dalam kondisi kerentanan yang berkelanjutan, kecuali jika pemerintah mengambil langkah-langkah serius dan praktis untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada.
Israel telah menewaskan lebih dari 45.500 orang di Gaza sejak 7 Oktober 2023, dan membuat daerah kantong tersebut menjadi puing-puing.
Pada bulan November, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut. (HMP)
Discussion about this post