Daily News | Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurniasyah, menilai perlu adanya pengusutan balik terhadap dugaan kriminalisasi terhadap mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong. Hal ini menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong.
Dedi menilai, kebijakan tersebut menunjukkan indikasi kuat bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Karena itu, menurutnya, pengusutan lebih lanjut sangat diperlukan.
“Tentu, dengan situasi ini kejelasan proses hukum perlu ditindaklanjuti, termasuk mengusut balik adanya upaya kriminalisasi, utamanya tentu Tom Lembong,” ujar Dedi kepada KBA News, Selasa, 12 Agustus 2025.
Seperti diketahui, Prabowo secara mengejutkan memberikan abolisi kepada Tom Lembong yang sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Selain itu, Prabowo juga memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang tersangkut dalam kasus korupsi Harun Masiku.
Meski demikian, Dedi melihat situasi yang dialami oleh Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto berada dalam konteks yang berbeda. Menurutnya, abolisi kepada Tom Lembong mencerminkan adanya kekeliruan dalam proses hukum.
Oleh karena itu, Dedi menilai Tom Lembong berhak menuntut balik hakim yang memutuskan perkara tersebut.
“Karena Hasto sendiri dari persoalan yang menjeratnya tendensi adanya kriminalitas yang dilakukan Hasto dalam hal penyuapan komisioner KPU,” tutur Dedi.
Dalam pernyataannya, Dedi juga menilai langkah Prabowo menunjukkan bentuk perlawanan terhadap anggapan publik yang menilai dirinya berada di bawah kendali Presiden ke-7, Joko Widodo.
Amnesti kepada Hasto, menurut Dedi, juga berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional, khususnya di kalangan oposisi. Sebab, baik Tom Lembong maupun Hasto merupakan figur di luar pemerintahan saat ini.
“Tentu ini ada nuansa peperangan pengaruh Prabowo dan Jokowi. Sementara ini, Prabowo dapat dikatakan lebih unggul. PDIP sendiri akan dengan sendirinya bergabung dengan Prabowo jika memang ada pembersihan loyalis Jokowi,” jelasnya.
Dedi juga melihat bahwa langkah Prabowo membuka peluang bagi PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan.
“Artinya, PDI-P bisa saja masuk kabinet menggantikan tokoh-tokoh pro Jokowi,” pungkasnya. (DJP)
