Daily News | Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengamanatkan pendidikan dasar gratis untuk sekolah negeri maupun swasta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2014-2016, Anies Baswedan menegaskan bahwa anggaran pendidikan ini harus dipastikan terlebih dahulu di APBN.
‘’Yang bisa menggeser anggaran pendidikan itu hanya tangan presiden,’’ kata Anies Baswedan dalam wawancara khusus dengan Kompas TV sebagaimana dikutip KBA News, Rabu 11 Juni 2025.
Mengapa demikian? Karena banyak sekali anggaran disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilabeli pendidikan. Tapi tidak senyatanya memberikan dampak kepada rakyat Indonesia. Menurut Anies, di banyak kementerian itu banyak sekali anggaran untuk pendidikan.
‘’Itu sudah telanjur ada di situ (di kementerian-kementerian, red), makanya kalau mau menggeser anggaran pendidikan dasar dan menengah itu harus menggunakan tangan seorang presiden,’’ ungkap Gubernur Jakarta periode 2017-2016 itu.
Ditambahkan, pendidikan memiliki pengeluaran di APBN. Pengeluaran tersebut jangan dipandang sebagai biaya. Tapi dipandang sebagai investasi. Karena kalau kita investasi pada kualitas sumber daya manusia (SDM) ke depannya kita akan memanennya.
‘’Begitu banyak manusia berkualitas yang membuat bonus demografi bangsa kita ini betul-betul menjadi kekuatan yang berotot. Akan tetapi kalau tidak ada pendidikan yang berkualitas bahkan akses pendidikan saja tidak dapat maka jumlah generasi muda lebih banyak generasi yang non produktif itu justru akan menjadi beban demografi.’’
Yang sering menjadi tantangan itu siklus pemilu lima tahunan. Investasi di bidang pendidikan itu tidak bisa ditunjukkan dalam pemilu mendatang hanya dengan gambar. Tidak ada itu.
‘’Karena itulah, kita harus berani mengambil keputusan kenegarawanan. Ini lantaran keputusan tersebut secara politik adalah keputusan yang penuh tantangan.’’
Mengapa? Satu karena harus mreteli anggaran dari kementerian-kementerian untuk pendidikan. Itu akan menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, anggaran tersebut diambil untuk jangka pendek atau sebaliknya untuk program jangka panjang.
‘’Yang jangka panjang itu tidak bisa ditunjukkan dalam pemilu besok dan hanya kelihatan di angka statistik,’’ ungkap Anies.
Terang Anies, jika kita mencintai republik dan bangsa ini, maka kita semua harus serius. Hal ini bukan mengutak-atik mengatur anggaran pendidikan saja.
‘’Yang pendidikan dasar anggarannya bagaimana, kemudian yang pendidikan menengah itu bagaimana? Terus yang swasta seperti apa? Ini adalah panggilan moral kepemimpinan. Karena ini tentang anak-anak kita, tentang masa depan kita. Dan kalau itu ada teknokrasi itu maka semuanya akan ikut menyesuaikan,’’ terang dia. (DJP)
