Daily News | Jakarta – Meski sudah hampir 100 hari memerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Tidak ada perubahan struktural yang signifikan. Jika seperti ini terus, maka dia akan kehilangan momentum yang ditandai dengan dukungan publik yang rendah dan menghadapi krisis kepercayaan yang lebih besar.
Pengamat yang juga doktor ekonomi dari Universitas 11 Maret (UNS) Solo Nurmadi H Sumarta menyatakan hal itu kepada KBA News, Kamis, 2 Januari 2025 sebagai perbincangan awal tahun menyoroti kinerja pemerintahan Prabowo yang sudah berjalan sejak 20 Oktober 2024. Dia menilai tidak ada gebrakan yang dilakukan olehnya. Hanya retotika yang belum bisa dibaca secara persis akan dibawa ke mana negara ini.
“Sebagian besar rakyat merasakan dan memahami Indonesia tidak sedang baik baik saja. Sebagai pengamat dengan latar belakang Kampus tempat kaum terdidik, saya melihat tampak Pemerintahan Prabowo Subianto saat ini belum memiliki arah pembangunan yang jelas untuk tahun 2025,”kata salah seorang Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (AKSI) itu.
Dia menangkap rakyat masih bingung dan menunggu apa gerakan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru. Menurutnya, mestinya Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kabinetnya setelah hampir tiga bulan memimpin. Tidak ada gerakan ke arah sana, nilainya.
Ditambahkannya, sejumlah persoalan warisan Pemerintahan Jokowi belum ada arah penyelesaian. Dirincikannya, seperti beban hutang dan angsuran, beban sosial kasus PSN misalnya penggusuran di Rempang dan Pantai Indah Kapuk 2, APBN dan beban lanjutan IKN. Belum lagi program makan bergizi gratis yang diragukan implementasinya.
Dalam pandangan penulis produktif itu, tampak bahwa saat ini pemerintah belum memiliki blueprint yang jelas terkait sektor unggulan pembangunan. “Jangankan progres, kondisi penegakan hukum dan keadilan dengan putusan kasus Harvey Moeis cenderung makin buruk dan semakin menurunkan kredibilitas pemerintah,” sesalnya.
Tantangan ekonomi politik
Bahkan, tambahnya, kondisi saat ini masih menghadapi banyak tantangan ekonomi dan politik yang berat dengan eskalasi yang semakin meningkat. “Kabinet yang gemuk dan banyak pejabat kabinet saat ini yang menduduki posisi lebih karena pertimbangan politik dibandingkan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di Indonesia.”
Dia menyarankan, Prabowo harus segera mengevaluasi kabinetnya, karena banyak posisi saat ini yang lebih bersifat politik daripada berdasarkan kompetensi. Bahkan kapasitas dan kompetensi Wapres Gibran juga masih menjadi sorotan dan dipertanyakan orang. Hal itu makin menimbulkan tanya dengan begitu banyak dengan penunjukan wakil menteri dan stafsus.
“Beberapa warisan menteri bahkan masih tersandera kasus pidana berpotensi kena Sprindik dan Wapres yang menjadi incaran kritik Fufufafa oleh publik. Ini diperparah dengan penunjukkan pejabat berdasarkan imbalan politik bukan kapasitas.Ini semua dapat menghambat efektivitas pemerintah dalam merespons berbagai persoalan mendasar, seperti ketimpangan ekonomi dan krisis sosial. Di samping itu, banyaknya pejabat yang ditunjukkan itu cenderung mengesankan pemborosan,” katanya.
Ditambahkan, isu yang cukup memanas dan kontra produktif saat ini terkait kebijakan PPN 12% yang harus segera berlaku. Menuju 100 hari kerja kabinet Prabowo tidak ada tanda tanda perbaikan ekonomi. Bahkan nilai dolar makin jatuh di atas 16.000, jadi indikator pasar kurang mendukung. Dikhawatirkan bahwa keresahan sosial akibat kebijakan ekonomi pemerintah dapat semakin memanas jika tidak ada perbaikan struktural di dalam pemerintahan.
Ditegaskannya, tanpa perencanaan yang matang dan penyelesaian masalah, pemerintahan Prabowo bisa menghadapi tantangan besar dan gagal memenuhi harapan rakyat. Jika tidak ada perubahan nyata dalam kabinet, ketegangan sosial akan semakin tajam, dan hal ini dapat berujung pada ketidakstabilan politik di masa depan.
“Pemerintahan Prabowo harus segera memperbaiki struktur kabinet dengan menempatkan individu yang kompeten dan kapabel di posisi strategis. Bahwa tantangan besar seperti perekonomian dan penegakan hukum membutuhkan kabinet yang solid dan efisien,” demikian Nurmadi H. Sumarta. (DJP)
Discussion about this post