Daily News | Jakarta – Anies Baswedan menyatakan bahwa demokrasi memiliki banyak definisi, namun ia memilih mendefinisikannya dengan sederhana agar mudah dipahami. Dalam sebuah diskusi bertema *Pemuda dalam Bernegara: Peran Strategis dalam Demokrasi yang Konstruktif*, Anies menyoroti pentingnya memahami esensi demokrasi dengan mendalam.
“Demokrasi itu memiliki lebih dari 560 definisi,” ungkap Anies dalam video YouTube seperti dikutip KBA News, Selasa, 22 Oktober 2024.
Salah satu yang sering dikutip, menurut Anies, adalah definisi dari Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa demokrasi adalah “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Hal ini ia sampaikan di hadapan peserta diskusi, yang diadakan oleh Intellectual Leadership School (ILS) Universitas Sebelas Maret (UNS) di UNS Inn Indraprastha, Solo, Jawa Tengah.
Anies menjelaskan bahwa meskipun demokrasi dapat didefinisikan dengan berbagai cara, ia memilih mendekatinya dengan pengertian yang lebih sederhana, terutama dalam konteks bernegara. “Saya menggunakan definisi yang sederhana, ada tiga elemen penting yang harus ada dalam demokrasi,” ujar Anies.
Pertama, demokrasi harus memiliki oposisi. Tidak hanya sebatas adanya oposisi, tetapi oposisi tersebut juga harus diizinkan untuk hidup dan berfungsi. Kedua, kebebasan berbicara, berserikat, dan berkumpul harus dijamin oleh negara. Ketiga, harus ada perimbangan kekuasaan di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Anies menekankan bahwa jika ketiga elemen tersebut ada, maka demokrasi dapat berjalan dengan baik. Namun, ketika semua kekuasaan terkonsentrasi dalam satu entitas tanpa ada oposisi yang berfungsi, maka demokrasi mulai mengalami penurunan.
“Jika berbicara kritis diancam atau dibungkam, itu adalah tanda bahwa demokrasi mulai merosot,” jelas Anies.
Kondisi ini akan semakin parah jika lembaga-lembaga mengalami eksekutivisasi seperti DPR atau yudikatif, seperti Mahkamah Agung, mulai dikendalikan oleh kekuasaan eksekutif.
Penurunan demokrasi
Dalam diskusi tersebut, Anies mengajak para peserta untuk merenungkan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. “Berdasarkan definisi tersebut, kira-kira di mana posisi demokrasi Indonesia sekarang?” tanya Anies, yang disambut dengan tepuk tangan dari para peserta.
Anies menyatakan bahwa akhir-akhir ini banyak orang merasa bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami penurunan. Beberapa indikasi dari penurunan tersebut, menurutnya, terlihat ketika hakim-hakim mulai dikendalikan oleh penguasa, atau penyelenggara pemilu tidak lagi independen.
“Jika wasit dikendalikan oleh penguasa, penyelenggara pemilu dikendalikan oleh penguasa, maka kita bisa merasakan bahwa demokrasi mengalami kemunduran,” ujar Anies.
Lebih lanjut, Anies menambahkan bahwa demokrasi juga dapat dianggap menurun ketika lawan politik ditiadakan atau tidak diizinkan ikut serta dalam pemilihan, seperti pilkada. Ketika aturan main diubah di tengah jalan untuk kepentingan segelintir pihak, itu juga menjadi tanda-tanda bahwa demokrasi sedang berada dalam ancaman.
“Ketiga hal tersebut—penghilangan oposisi, perubahan aturan, dan kontrol terhadap lembaga independen—merupakan tanda-tanda demokrasi menurun,” tegasnya.
Diskusi yang berlangsung interaktif ini membuka ruang bagi peserta untuk mengkritisi serta merefleksikan tantangan demokrasi yang sedang dihadapi Indonesia. Anies mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi tetap hidup dengan memastikan adanya oposisi, kebebasan berbicara, dan perimbangan kekuasaan yang kuat. (HMP)
