Daily News | Jakarta – Kabinet Merah Putih disebut sebagai kabinet terbesar Indonesia sejak 1966 dengan 109 anggota. Mengacu pada warna bendera nasional Indonesia, kabinet tersebut mencakup campuran teknokrat dan tokoh politik dari koalisi besar.
Program makan siang gratis dan banyaknya jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto mulai ramai disorot kalangan analis politik dan lembaga pemikir internasional.
Staptoe, sebuah lembaga pemikir (think tank) internasional, menilai bahwa mantan Danjen Kopassus dan mantan Menteri Pertahanan itu berupaya mendapatkan otoritas yang kuat dan tersentralisasi.
Dilansir KBA News dari laman Staptoe, Kamis, 24 Oktober 2024, kajian tersebut berjudul Indonesia Under Prabowo Subianto: Outlook for Global Businesses (Indonesia di Bawah Prabowo Subianto: Tinjauan untuk Bisnis Global).
Steptoe mengatakan Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo merupakan “kabinet gemuk”.
Kabinet Merah Putih disebut sebagai kabinet terbesar Indonesia sejak 1966 dengan 109 anggota. Mengacu pada warna bendera nasional Indonesia, kabinet tersebut mencakup campuran teknokrat dan tokoh politik dari koalisi besar.
Koalisi ini terdiri dari tujuh partai, sebuah langkah yang dipandang penting oleh Prabowo untuk memastikan stabilitas politik, tetapi banyak dikritik di Indonesia.
Hal ini karena menteri sebanyak itu berpotensi membengkakkan birokrasi. Kemampuan Prabowo untuk mengelola koalisi yang besar dan beragam ini mungkin terbukti penting untuk melaksanakan agenda ambisiusnya.
Di bidang fiskal, tulis Steptoe, pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan yang nyata. Inti dari agenda sosialnya adalah program makan siang sekolah senilai 30 miliar dolar AS. Tujuannya, mengurangi kekurangan gizi anak dan meningkatkan hasil pendidikan.
Meskipun inisiatif tersebut diterima dengan baik karena potensi manfaat jangka panjangnya, hal itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan fiskal.
Hal ini terutama mengingat skala besar program tersebut dibandingkan dengan anggaran keseluruhan Indonesia. Program ini akan dibiayai sebagian melalui perombakan besar-besaran sistem pajak negara.
Pasalnya, tambahnya, Prabowo berjanji meningkatkan kepatuhan pajak, dengan berupaya meningkatkan pendapatan pajak hingga 18 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara.
Di sisi lain, Prabowo dilaporkan akan meninjau kemungkinan menurunkan pajak penghasilan perusahaan menjadi 20 persen dari 22 persen, meskipun ini akan bergantung pada dampaknya terhadap pendapatan.
Ditambahkan, kebijakan fiskal Prabowo yang lebih luas mencakup rencana pengeluaran yang ambisius untuk pertahanan, infrastruktur, dan gaji pegawai negeri.
Meskipun telah berjanji untuk menjaga defisit anggaran dalam batas pemerintah sebesar tiga persen, para analis memperingatkan bahwa komitmen pengeluaran ini dapat membebani keuangan Indonesia, terutama jika reformasi pajak dan langkah-langkah peningkatan pendapatan lainnya gagal terwujud.
Rencana pemindahan ibu kota negara senilai miliaran dolar AS dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan, yang dilaksanakan oleh Jokowi dan dilanjutkan di bawah Prabowo, bakal semakin menambah beban lebih lanjut.
Dalam ranah kebijakan luar negeri, Prabowo telah menegaskan kembali kebijakan ketidakberpihakan Indonesia yang telah berlangsung lama, yakni tindakan penyeimbangan yang rumit antara kekuatan global yang bersaing, khususnya Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
Dalam hal penanaman modal asing (FDI), Indonesia semakin menjadi medan pertempuran untuk memperebutkan pengaruh antara kedua negara yang didominasi Tiongkok di berbagai bidang, seperti investasi infrastruktur dan pemerosesan mineral. Sedangkan AS berupaya memperluas perannya melalui kerja sama energi bersih dan keamanan.
Menurut Steptoe, keputusan Indonesia untuk abstain dari keanggotaan BRICS merupakan pernyataan untuk menghindari keterlibatan dalam aliansi geopolitik, berbeda dengan negara-negara non-blok lainnya seperti India yang memang menjadi anggota BRICS.
BRICS yang merupakan inisial dari negara-negara anggotanya merupakan organisasi antarpemerintah yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina (Tiongkok), dan Afrika Selatan, yang kemudian memperluas keanggotaannya meliputi Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab. Awalnya dibentuk untuk peluang investasi, organisasi ini dalam perjalanannya berkembang menjadi sebuah blok geopolitik.
Pemerintah negara-negara anggota BRICS bertemu setiap tahun dalam sebuah konferensi tingkat tinggi dan mengkoordinasikan kebijakan multilateral sejak 2009.
Hubungan bilateral antara anggota BRICS dilakukan berdasarkan pada prinsip non-intervensi, kesetaraan, dan saling menguntungkan.
Negara-negara pendirinya, Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok mengadakan KTT pertama di Rusia pada 2009 dengan nama BRIC. Setelah penggantian nama organisasi menjadi BRICS, Afrika Selatan menghadiri pertemuan puncak pertama pada 2011.
Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab menghadiri KTT pertama BRICS sebagai negara anggota pada KTT 2024 di Rusia. Arab Saudi belum bergabung secara resmi, tetapi berpartisipasi dalam kegiatan BRICS sebagai negara yang diundang.
Jika digabungkan, negara-negara anggota BRICS mencakup sekitar 30 persen luas permukaan bumi dan 45 persen populasi dunia. Afrika Selatan memiliki ekonomi terbesar di Afrika, sedangkan Brazil, India, dan Tiongkok termasuk di antara 10 negara terbesar di dunia berdasarkan populasi, luas wilayah, dan produk domestik bruto (PDB) nominal, dan berdasarkan paritas daya beli, Rusia muncul sebagai ekonomi terbesar di Eropa pada tahun fiskal terakhir.
Kelima negara anggota awal BRICS merupakan anggota G20 dengan PDB nominal gabungan sebesar 28 triliun dolar AS (sekitar 27 persen dari produk bruto dunia), total PDB (PPP) sekitar 65 triliun dolar AS (33 persen dari PDB global), dan diperkirakan memiliki 5,2 triliun dolar AS dalam cadangan devisa gabungan per 2024.
Negara-negara BRICS dianggap sebagai pesaing geopolitik terdepan bagi blok G7, yang terdiri dari negara-negara maju terkemuka. BRICS menawarkan fasilitas yang bersaing seperti New Development Bank, BRICS Contingent Reserve Arrangement, BRICS Pay, BRICS Joint Statistical Publication, dan mata uang cadangan keranjang BRICS.
Masih dari Steptoe, Prabowo pada 20 Oktober 2024 dilantik sebagai presiden kedelapan Indonesia. Ini telah menandai dimulainya era baru dalam sejarah politik dan ekonomi negara ini.
Sebagai mantan jenderal angkatan darat dengan retorika nasionalis, Prabowo mengusung visi kedaulatan ekonomi dan pemerintahan yang kuat.
Kepemimpinannya datang pada saat yang krusial untuk negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut, di mana Indonesia diposisikan sebagai pemain strategis di tengah meningkatnya persaingan AS-Tiongkok dan di ambang perubahan kebijakan dalam negeri yang penting.
Bisnis global yang beroperasi di Indonesia perlu memahami kompleksitas agenda Prabowo secara efektif. Agenda ini di antaranya memadukan kesinambungan kebijakan dengan pendekatan tegas terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan yang efektif.
Adapun terkait pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya strategis, maka fokus utama Presiden Prabowo adalah pertumbuhan ekonomi. Prabowo menetapkan tujuan khusus untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan Indonesia menjadi delapan persen per tahun dalam masa jabatan lima tahunnya.
Strategi ekonomi Prabowo dibangun di atas kebijakan “hilirisasi” yang diprakarsai oleh pendahulunya, Jokowi. Tujuannya, memproses lebih banyak bahan baku Indonesia di dalam negeri daripada mengekspornya dalam bentuk bahan mentah.
Contoh paling menonjol dari langkah ini adalah nikel, di mana larangan ekspor bijih mentah pada 2020 menyebabkan investasi signifikan pada pabrik pemerosesan dalam negeri.
Analis memperkirakan Prabowo bakal memperluas kebijakan ini melampaui nikel, dengan memasukkan komoditas utama lainnya, seperti minyak sawit, tembaga, dan bauksit.
Strategi hilirisasi tersebut sejalan dengan tujuan Prabowo yang lebih luas, yaitu untuk mencapai swasembada yang lebih besar di sektor industri Indonesia.
Langkah ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor barang-barang bernilai tinggi, dan mengurangi ketergantungan negara pada pasar global yang tidak stabil.
Selain itu, strategi Prabowo tersebut juga dapat menghadirkan peluang bagi perusahaan asing di sektor-sektor seperti manufaktur dan energi. Sebab, Indonesia mencari kemitraan untuk mengembangkan industri pemerosesannya.
Namun, tantangan tetap ada, khususnya yang menyangkut dampak lingkungan dan sosial dari inisiatif industrialisasi Indonesia yang telah menjadi sumber ketegangan dengan masyarakat lokal dan kelompok lingkungan.
Steptoe sendiri pada lamannya mengklaim mempunyai reputasi internasional dalam mewakili kliennya untuk berhubungan dengan lembaga pemerintah, punya jejak sukses dalam melakukan advokasi, litigasi dan arbitrase, dan kemampuan memberikan saran yang kreatif dan praktis dalam menyusun transaksi bisnis.
Steptoe memiliki lebih dari 500 pengacara dan staf profesional lainnya di kantor-kantor di Beijing, Brussels, Chicago, Hong Kong, Houston, London, Los Angeles, New York, San Francisco, dan Washington. (HMP)
