Daily News | Jakarta – Gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah masih terus berlangsung. Bahkan, aksi unjuk rasa sudah memakan sejumlah korban serta mengarah pada penjarahan rumah sejumlah elite pejabat yang dianggap memamerkan hidup hedon di tengah kesulitan rakyat.
Menyikapi kondisi saat ini, Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menilai bahwa para Ketua Umum partai politik (Parpol) harus segera mengambil tindakan konkret untuk meredam kemarahan rakyat.
Menurutnya, ada lima langkah mendesak yang saat ini seharusnya dilakukan oleh para pimpinan partai politik untuk menjawab kegelisahan publik.
“Pertama, yakni untuk segera memecat anggota fraksinya yang menghina rakyat,” kata Sahrin dalam keterangannya, Minggu (31/8/2025).
Tuntutan kedua, Gerakan Rakyat meminta Pemerintah dan DPR segera mendorong pengesahan UU Perampasan Asset.
UU ini dinilai vital untuk menindak tegas pelaku korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampok.
“Kemudian yang ketiga segera membatalkan tunjangan-tunjangan DPR yang membuat rakyat murka,” kata Sahrin.
Pasalnya, kemarahan rakyat semakin memuncak ketika mengetahui besarnya tunjangan dan fasilitas yang diterima anggota DPR, di antaranya terkait tunjangan rumah Rp 50 juta, sementara sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kesulitan.
Dalam konteks ekonomi, Gerakan Rakyat menuntut kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada rakyat kecil dan daerah.
Sahrin meminta agar ketua umum partai mendorong pemerintah untuk menurunkan pajak-pajak yang membebani masyarakat serta meningkatkan dana transfer ke daerah.
“Segera mendorong agar Pemerintah menurunkan pajak-pajak yang membebani rakyat dan meningkatkan transfer daerah yang membuat ekonomi daerah bergerak,” ujarnya.
Terakhir, Gerakan Rakyat meminta agar Pemerintah dan DPR lebih peka dan membangun empati atas kesulitan yang dihadapi rakyat saat ini.
“Perintahkan anggota DPR untuk bangun empati atas kesulitan yang dihadapi rakyat saat ini,” imbuh Sahrin. (EJP)
