Daily News | Jakarta – Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ikut andil dalam menerbitkan surat izin usaha pertambangan (IUP) Nikel di Raja Ampat, Papua Barat.
Pasalnya, IUP tersebut terbit pada tahun 2017 ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden.
“Di Raja Ampat saya kira bagian dari kebijakan Jokowi lantaran terbit usahanya 2017 saat Jokowi menjabat periode pertama,” ujar Jerry kepada KBA News, Jumat 13 Juni 2025.
Hal itu dinilai Jerry sebagai bukti kelalaian Jokowi selama memimpin Indonesia,
Terbitnya IUP nikel di Raja Ampat mempertegas keserakahan Jokowi meraup sumber daya alam dengan merusak ekosistem kehidupan.
“Jokowi yang hanya menyenangkan oligarki dan keluargnya sendiri,” terangnya.
Oleh karena itu, penutupan 4 perusahaan nikel dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap oligarki.
Menurutnya, publik sudah mulai berani melawan penguasa yang merusak negara.
“Saya pikir dengan diblokir dan ditutupnya 4 perusahaan ilegal di Raja Ampat. Saya kira ini melawan oligarki,” tukasnya. (AM)
