Daily News | Jakarta – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Muhammad Chirzin, menyatakan banyak masalah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2). Wajar jika banyak anggapan yang menyebut PSN PIK-2 terkesan bagian dari proyek titipan atau pesanan pihak lain.
Menurut dia, salah satu syarat PSN adalah harus ditangani oleh pemerintah atau BUMN. “Jika tidak, maka besar kemungkinan proyek tersebut adalah pesanan oligarki,” katanya saat dihubungi KBA News, Selasa, 21 Januari 2025.
Dia pun mempertanyakan mengapa PIK-2 yang awalnya proyek swasta bisa menjadi bagian dari PSN. “Banyak pakar menyebut bahwa ini adalah bagian dari kompensasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dengan kata lain, ini adalah bentuk kongkalikong antara pemerintahan Jokowi dan oligarki saat itu,” jelasnya.
Menurut dia, PSN tidak mutlak berlaku di rezim berikutnya atau masa pemerintahan Prabowo. Presiden Prabowo Subianto kemungkinan besar akan melakukan evaluasi terhadap proyek ini, meski belum ada keputusan tegas.
Dia mencontohkan Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang memiliki keberanian membatalkan reklamasi di Teluk Jakarta. “Sebagai Presiden, Prabowo seharusnya memiliki keberanian yang sama untuk membela kepentingan rakyat. Namun, kita perlu menunggu langkah-langkah konkret dari pemerintahannya,” jelasnya.
“Saya pikir Prabowo akan bertindak pada waktunya,” imbuh Prof. Chirzin.
Menurut dia, Anies sebelumnya menyatakan PSN itu baik-baik saja selama berjalan dengan prinsip keterbukaan, transparansi, melibatkan banyak pihak, dan partisipasi publik. Namun, faktanya banyak yang tidak mengetahui apa yang terjadi di PSN, termasuk di PIK-2, bahkan tokoh-tokoh setempat.
“Bahkan, mereka yang melapor justru diintimidasi. Oleh karena itu, proyek ini harus dihentikan, dan pelaku yang terlibat harus dihukum. Jokowi, sebagai pihak yang menetapkan PSN PIK-2, juga harus dimintai pertanggungjawaban. Tanpa keputusan Jokowi, proyek ini tidak akan ada,” tegasnya.
Kasus ini bukan satu-satunya keputusan Jokowi yang bermasalah. Contohnya adalah konflik di Pulau Rempang, yang waktunya berdekatan dengan kasus PSN PIK-2. Ada kemungkinan pihak yang terlibat sama, yakni oligarki. (DJP)
