Daily News | Jakarta – Perkembangan politik yang sangat cepat sejak Selasa memberikan pelajaran bagi kita. Kekuatan menindas akhirnya bisa dihentikan. Dalam politik yang cair, terbuka kemungkinan koalisi dan pemufakatan baru.
Pengamat politik yang juga peraih gelar doktor Antropologi dari FISIP Mulyadin Permana menyatakan hal itu kepada KBA News, Jum’at, 23 Agustus 2024 menanggapi perkembangan politik yang dimulai dari keputusan MK yang mengubah syarat pencalonan kepala daerah, reaksi DPR dan gerakan massa yang memaksa DPR untuk membatalkan maksudnya.
Kejadian yang cepat itu membuat kemungkinan Anies Baswedan mencalonkan diri ikut bertarung di Pilgub Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terbuka lagi setelah sebelumnya hampir hilang dikunci oleh KIM Plus.
Sekarang, kata Mulyadin, ada kemungkinan diusung oleh PDIP mengingat partai itu bisa mencalonkan Anies tanpa perlu dibantu oleh partai lain. Putusan MK itu yang membuat kekuasaan dan pendukungnya di DPR panik. Mereka berusaha menganulir putusan itu. Gerakan rakyat membuat ulah mereka gagal.
“Menurut saya, PDIP akan mencalonkan Anies Baswedan jika ingin menang di Pilkada DKI Jakarta. Menurut hasil survey, Anies yang tertinggi. Ini menunjukkan bahwa Anies diinginkan oleh mayoritas masyarakat Jakarta untuk kembali menjadi gubernur,” kata Sekjen Pergerakan Aktivis Nahdliyin Nusantara (PeranNU) itu.
Tidak bisa dibantah
Artinya, kata intelektual muda itu, suara demokrasi menginginkan Anies. Ini tidak bisa dibantah siapapun, termasuk oleh pengelompokan kekuatan KIM yang melakukan berbagai cara yang tidak terpuji guna membendung kemungkinan Aniea maju di Pilgub DKJ.
Jika PDIP ingin mewakili suara demokrasi yang sempat terbungkam dengan koalisi besar KIM Plus, katanya, peluang membuka kran demokrasi terbuka lebar setelah putusan MK dengan mencalonkan Cagub-Cawagub alternatif di Jakarta.
Cagub-Cawagub alternatif ini, katanya, tentu yang diinginkan masyarakat. Bukan sekadar gaya-gayaan bisa mencalonkan sendiri, terus mengusung calon yang tidak diinginkan rakyat. Itu sama saja tidak mendengar aspirasi masyarakat. Misalnya, ada calon independen yang muncul, tapi tidak diinginkan rakyat. Masyarakat beramai-ramai menolak dan melaporkan pencatutan identitas mereka yang dipakai calon independen tersebut.
“Maka, mencalonkan Anies adalah pilihan yang sangat tepat bagi PDIP yang sesuai keinginan rakyat Jakarta. Soal Anies ikut skema PDIP, tentu bisa dibicarakan dengan Anies bagaimana pola suksesi dan kepemimpinan Jakarta ke depan bersama PDIP jika Anies menang,” demikian Mulyadin Permana. (HMP)
Discussion about this post