Daily News | Jakarta – Prabowo Subianto bertekad terus mendukung Palestina hingga merdeka. Tekad tersebut disampaikan Prabowo pada sambutan perdana pelantikan di Gedung MPR, Minggu, 20 Oktober 2024.
Diplomat senior Kementerian Luar Negeri Indonesia, PLE Priatna, mengatakan bahwa sudah menjadi amanah konstitusi di pembukaan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. “Kemerdekaan Palestina menjadi prioritas amanah dari konstitusi kita dan mendorong Palestina sampai merdeka,” katanya saat dihubungi KBA News, Senin, 21 Oktober 2024.
Menurutnya, sampai saat ini, di tahap akhir pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Marsudi telah melakukan pembelaan Palestina dengan baik. Sekarang, di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, yang perlu ditambah adalah tindakannya.
PLE Priatna mengatakan, Prabowo sudah mengirimkan tenaga kesehatan di Rafah dan membangun rumah sakit terapung. “Tentunya, langkah ini bagus untuk diteruskan. Namun juga perlu cara baru dan terobosan dalam menyelesaikan isu Palestina, tidak hanya partisipasi membangun rumah sakit, mengirim tenaga medis, kapal terapung, membawa anak-anak Palestina ke Indonesia, dan memberikan fasilitas yang baik. Itu tidak cukup,” jelasnya.
Pria yang pernah bertugas di Beijing, Wellington, Brussels, dan Melbourne ini menyatakan, ada masalah besar yang sangat menghantui, yaitu Israel tidak mau mendengar apapun yang diperintahkan oleh dunia—PBB, resolusi Dewan Keamanan, maupun resolusi Majelis Umum. “Semua diabaikan oleh Zionis Israel,” tegasnya.
Menurutnya, Prabowo yang sudah menunjuk Menlu baru, Sugiono, dan tiga Wakil Menteri yang berbeda, punya kiprah dalam menyelesaikan isu Palestina. “Kita tidak lagi fokus pada omon-omon di PBB, tapi sudah ke arah Den Haag, penyelesaian melalui mahkamah internasional seperti ICJ,” ungkapnya.
Di sisi lain, Indonesia baru akan meratifikasi Statuta Roma dan belum mengaksesi Konvensi Genosida. Hal ini yang membuat aktivitas Indonesia di ICJ agak terhambat. Pemerintah baru perlu mampu melakukan terobosan di situ, baik dalam bentuk penyelesaian ratifikasi Statuta Roma maupun Konvensi Genosida yang kemarin tarik ulurnya mengenai masalah tersebut.
“Semoga ada optimisme, tapi soal Palestina itu tentang hasilnya. Kalau cuma omong-omong yang tidak bisa memaksa Israel mengikuti PBB, ya sama saja. Tinggal bagaimana memaksa Israel mengikuti aturan,” papar PLE Priatna.
Ia juga menekankan bahwa jangan membiarkan Netanyahu melakukan perluasan perang ke Hizbullah dan menggempur Hamas. “Netanyahu ingin terus berkuasa dengan cara menindas Gaza. Ini yang harus dihentikan,” tegasnya.
Untuk itu, kata PLE Priatna, pemerintahan Prabowo harus mampu menekan negara-negara besar untuk menghentikan genosida tersebut. “Pintu masuknya ada di Prabowo sebagai presiden yang baru, Menlu dan Wakil Menteri yang baru. Apakah mereka mampu mengetuk pintu Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara pemilik hak veto lainnya untuk segera menekan Israel,” jelasnya.
“Keberanian Indonesia diuji, di mana keberanian dan kepiawaian kita? Apa pembeda antara yang lama dengan yang baru? Bisakah kita mengetuk pintu itu?” ungkapnya.
Alumnus Universitas Indonesia dan Universitas Monash (Australia) ini mengungkapkan bahwa kata kuncinya adalah pemerintahan Prabowo harus punya keberanian mengetuk pintu Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara besar lainnya.
Di sisi lain, PLE Priatna juga menyoroti kehadiran Linda Thomas-Greenfield, Dubes AS di PBB, pada pelantikan Prabowo. “Dubes AS di PBB ini yang selalu memveto Palestina, selalu memveto hak-hak Palestina di PBB. Mengapa Amerika Serikat mengirim Linda untuk menghadiri pelantikan Prabowo?” ujarnya penuh tanya.
Menurutnya, AS mengirim Dubesnya memimpin delegasi dalam menghadiri pelantikan Prabowo merupakan sesuatu yang tidak lazim. “Seharusnya, AS menghormati kita, kok mengirimkan orang yang anti-Palestina ke sini,” ungkapnya. (HMP)
