Daily News | Jakarta – Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), David Efendi, S.IP., MA mendesak agar Presiden Prabowo Subianto menghentikan total aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua.
Pasalnya, kata dia, penambangan nikel di wilayah “Surga Indonesia” tersebut mengancam pelestarian lingkungan, keberlanjutan sosial-ekonomi, dan nilai budaya.
Ia menyampaikan, Raja Ampat adalah memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, dengan 75% spesies terumbu karang global, lebih dari 1.400 spesies ikan, dan 700 jenis moluska.
“Berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 bahwa kawasan konservasi dan pulau kecil tidak boleh ditambang. Pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip keadilan antargenerasi dan komitmen perlindungan lingkungan,” katanya kepada KBA News, Senin, 9 Juni 2025.
Ia melanjutkan, bahwa tambang tersebut juga menjadi ancaman terhadap Ekowisata yang menyumbang sekitar 15% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Raja Ampat.
“Penambangan nikel mengancam keindahan alam dan ekosistem laut yang menjadi magnet wisatawan, seperti gugusan karst Piaynemo dan lokasi menyelam terbaik dunia. Kerusakan ini berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan dan menghilangkan sumber pendapatan,” jelasnya.
Warisan budaya
David Efendi mengatakan, aktivitas tambang juga berpotensi memicu konflik dan merusak warisan budaya dan identitas masyarakat adat. Kata dia, status UNESCO Global Geopark akan rusak, menghancurkan nilai ekologis dan budaya yang diakui dunia, sehingga bertentangan dengan komitmen global
Yang tak kalah lebih penting, tambang ini memicu deforestasi dan sedimentasi, penambangan nikel menyebabkan pencemaran air laut oleh limbah logam berat, yang membahayakan biota laut dan kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil laut dan Kerusakan pulau-pulau kecil bersifat permanen
“Keuntungan ekonomi jangka pendek dari penambangan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan,” ujarnya.
Tugas berat Prabowo
David Efendi menilai, Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara saat ini memiliki tugas berat. Hal itu karena, Ketum Partai Gerindra itu harus memulihkan kerusakan-kerusakan alam yang diakibatkan oleh kebijakan presiden-presiden sebelumnya.
“Tugas Pak Prabowo berat, harus memulihkan semua kerusakan ekologis akibat kebijakan serampangan presiden-presiden sebelumnya,” katanya.
“Demi keadilan antar generasi, salah satu caranya dengan menghentikan secara permanan izin tambang yang sudah jelas menghancurkan lingkungan, masyarakat adat, dan kebudayaan lokal,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah sudah turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap tambang nikel di Raja Ampat tersebut.
Hasil evaluasi itu mengungkapkan bahwa terdapat lima perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan di Raja Ampat, yaitu PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.
Beberapa perusahaan tersebut, memiliki izin saat Presiden Jokowi masih menjabat. Salah satunya misalnya PT Gag Nikel. Diketahui, PT ini merupakan satu-satunya yang saat ini aktif memproduksi nikel dan berstatus kontrak karya (KK).
Perusahaan ini terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor Akte Perizinan 430.K/30/DJB/2017, serta memiliki wilayah izin seluas 13.136,00 hektare.
Perusahaan itu memiliki izin tambang yang teregister dalam 430.K/30/DJB/2017 yang mulai berlaku pada 2017 sampai dengan 2047. Artinya, penerbitan IUP PT Gag Nikel itu terjadi saat Ignasius Jonan menjadi menteri ESDM. (AM)
