Daily News | Jakarta – Kebebasan berekspresi di Indonesia terancam. Ini setelah pameran lukisan tunggal seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional, Kamis, 19 Desember 2024 dilarang.
Tak urung, pelarangan sekaligus pembatalan tersebut memicu kontroversi bagi banyak pihak. Ada yang menyebut hal itu sebagai sebuah pembredelan.
‘’Senimannya saja nggak boleh masuk apa itu namanya bukan pembreidelan. Apalagi masyarakat umum nggak bisa masuk, senimannya nggak masuk, lima lukisan diturunkan, apa itu bukan pembreidelan. Lima lukisan itu harus dipamerkan biar masyarakat mengambil opini masing-masing. Kenapa mesti harus disensor tidak boleh dipasang?’’ kata Yos Suprapto dalam video yang diterima KBA News, Senin, 23 Desember 2024.
Menurut dia, kata pembreidelan itu berasal dari Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha kepada Menteri Kebudayaan Kabinet Merah Putih, Fadli Zon. Lima lukisan Yos Suprapto yang merepresentasikan sosok Joko Widodo (Jokowi) itu tidak mendapatkan restu dipamerkan di Galeri Nasional.
Yos Suprapto curiga ada faktor Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). ‘’Pembreidelan itu (diduga) bisikan Giring,’’ papar Yos Suprapto.
Kata dia, orang yang tidak memahami simbol-simbol kesenian jangan ngomong tentang seni. ‘’Mengambil kebijakan dengan perspektif politik itu bagi saya penindasan namanya.’’
Tokoh perubahan Anies Baswedan melalui akun X pribadinya, menyoroti keputusan tersebut pelarangan acara pameran lukisan Yos Suprapto tersebut sebagai sebuah tindakan yang justru dapat menarik perhatian lebih terhadap seni yang dilarang.
“Kadang, cara terbaik menggaunglantangkan sesuatu adalah dengan mencoba menutupinya. Seberapa pun seni dilarang, ia akan selalu menemukan jalannya,” tulis Anies di akun X pribadinya.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam video yang diterima KBA News menegaskan, ‘’Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi. Tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Dan tidak ada breidel, itu yang menentukan kurator,’’ kata Fadli Zon. (DJP)
