Daily News | Jakarta – Koordinator Nasional Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD), Miftahul Arifin mengatakan, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menandakan babak baru antara PDIP dan pemerintah.
Presiden Prabowo, kata dia, ingin mengajak semua komponen ikut bersama-sama membangun bangsa. Politik akomdatif yang dilakukan Ketum Partai Gerindra tersebut tentu ingin menyatukan keseimbangan politik dipemerintahannya.
“Kita tahu PDIP adalah pemenang di Pileg 2024 kemarin. Dalam situasi kondisi ekonomi yang lesu, maka dibutuhkan politik yang sejuk dan merangkul. Itu yang dilakukan Prabowo saat ini, dan itu tentunya yang menjadi salah satu pertimbangan Prabowo bertemu dengan Megawati,” katanya kepada KBA News, Kamis, 10 April 2025.
Namun, ia berharap PDIP tetap kritis terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Karena ini penting untuk jadi kontrol dari kinerja pemerintah.
“Demokrasi itu butuh penyeimbang biar ada kontrol dan evaluasi. Kita berharap PDIP berada di luar kekuasaan dan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, jika PDIP masuk dalam pemerintahan prabowo tentu ini kurang baik terhadap demokrasi, karena demokrasi itu prinsipnya adalah kontrol terhadap jalannya pemerintahan. “Sebabnya dalam demokrasi dibutuhkan oposisi,” ujarnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam suasana Lebaran, pada Senin malam, 7 April 2025.
Dalam pertemuan tertutup di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, keduanya disebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk tantangan pemulihan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang semakin pelik. (AM)
Discussion about this post