Daily News | Jakarta – Analis Komunikasi sekaligus dosen Universitas Paramadina, Abdul Rahman Ma’mun mengatakan analisis Anies Baswedan bahwa pendidikan seyogyanya menjadi alat perubahan untuk kebaikan, alat transformasi sosial, dan jangan dijadikan alat melanggengkan ketidakadilan serta kesenjangan, merupakan pesan sarat makna. Untuk mewujudkan semua itu maka perlu adanya kepemimpinan yang mempunyai komitmen kuat atas masa depan nasib semua warga negara.
‘’Kesadaran pentingnya pendidikan seperti itu sering tidak disadari oleh para pengambil kebijakan. Ini misalnya masih adanya kecenderungan bahwa pendidikan hanya memberikan kesempatan bagi kelas menengah ke atas. Sementara masyarakat kelas menengah ke bawah tidak diberi kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan,’’ kata Abdul Rahman Ma’mun kepada KBA News, Jumat malam, 8 Mei 2025.
Menurut Ma’mun, semua sudah tahu bahwa aturan konstitusi menyatakan pemberian kesempatan bagi semua warga negara tanpa kecuali dalam mendapatkan pendidikan merupakan kewajiban negara. Maka siapa pun pemimpin negaranya tugasnya sangat jelas yakni di antaranya ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’.
‘’Harus pula dipahami bahwa pendidikan itu menjadi salah satu eskalator kehidupan sosial dan ekonomi bagi setiap warga negara. Maka kalau warga negara dari kelompok menengah ke bawah tidak mendapat kesempatan mengenyamnya, maka mereka akan sulit sekali keluar dari himpitan tuntutan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonominya juga,’’ ujarnya.
Menyadari kenyataan pentingnya pendidikan masa sebenarnya sudah ada pelajarannya di masa pemerintahan Orde Baru, di mana kala itu kesempatan mendapatkan akses pendidikan relatif terjangkau oleh semua orang. ’’Saya masih ingat, dahulu uang kuliah saya masih bisa terjangkau hampir semua orang. Kala itu secara sadar pemerintah memberikan subsidi yang besar kepada sektor pendidikan. Ketika saya kuliah kala itu uang kuliah tidak terlalu mahal seperti sekarang.”
‘’Semua itu memang membutuhkan hadirnya sebuah kepemimpinan yang peduli pada pendidikan. Sebab, pendidikan itu adalah investasi jangka panjang yang baru terlihat hasilnya setelah 20 tahun. Karena sifatnya jangka panjang maka jelas bisa jadi para pemimpin atau presiden tidak terlalu tertarik karena maksimal masa pemerintahannya hanya 10 tahun saja. Melihat hal itu maka masuk akal mereka lebih baik menanamkan investasi kepada sektor infrastruktur karena hasilnya cepat dan langsung bisa dilihat. Pemberian kesempatan mendapatkan pendidikan itu perlu ditopang oleh kemauan politik atau political will dari pihak penguasa,’’ kata Ma’mun.
Menyadari hal itu, lanjut Ma’mun, analisis Anies Baswedan soal perlunya pemerataan kesempatan bagi seluruh warga negara itu merupakan pesan peringatan bagi bangsa Indonesia. ’’Sebab, tanpa pendidikan yang baik bagi seluruh rakyat, maka mustahil bangsa Indonesia akan sejahtera dan maju peri kehidupannya,’’ tandas Abdul Rahman Ma’mun. (EJP)
