Daily News | Jakarta – Transparan itu ya harus diaudit dong. Iya kan? Kemarin KPK bilang ada uang kemungkinan pemerintah membeli tanahnya sendiri. Nah, itu kan sudah menjadi aneh
Begitulah, mantan komisioner KPK, Saut Situmorang mengkritik Presiden Prabowo Subianto yang pasang badan untuk Jokowi di Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Prabowo menyatakan akan membereskan dengan membayar utang Whoosh ke China. Selain itu, Kepala Negara juga akan memperpanjang rute transportasi itu hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur.
Menurut Saut, sebelum pasang badan, Presiden Prabowo harus terlebih dahulu mendukung agar proses dugaan korupsi di proyek itu yang kini ditangani oleh KPK, segera diselesaikan sehingga aktornya bisa ditangkap.
“Oleh sebab itu, yang harus diberesin itu korupsinya dulu. Nanti persoalan-persoalan lain akan lebih gampang,” katanya kepada KBA News, Rabu, 12 November 2025.
“Apalagi kalau sampai (mau diperpanjang hingga) Surabaya. Jadi beresin dulu isu korupsinya, baru kemudian kita pakai solusi-solusi yang sifatnya manajemen sosial-ekonomisnya. Karena ekonomi itu susah juga kalau korupsi masih ada. Jadi itu diberesin dulu,” tambahnya.
Menurutnya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut penuh dengan kejanggalan-kejanggalan. Misalnya, tiba-tiba proyek tersebut diambil alih oleh China dari Jepang.
“Bagaimana ceritanya, Jepang sudah melakukan penelitian lima tahun lebih, kemudian diserahkan kepada pihak lain (China), sudah jelas bunganya 0,1%, diserahkan (ke China) malah jadi 2%. Itu aja sudah tidak akuntabel. Belum lagi soal transparansinya,” tambahnya.
Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah beberapa kali menegaskan akan memberantas korupsi. Nah, kata dia, dalam kasus Kereta Cepat ini, Kepala Negara bisa diuji tentang konsistensinya tersebut.
“Kita malah jadi pesimis bahwa kemudian Prabowo benar-benar memberantas korupsi. Dia mengatakan akan memberantas korupsi. Tapi kan tidak hanya ngomong, tapi juga perilaku-perilaku pemerintahan yang bersih dan bekerja, serta transparan,” katanya.
“Transparan itu ya harus diaudit dong. Iya kan? Kemarin KPK bilang ada uang kemungkinan pemerintah membeli tanahnya sendiri. Nah, itu kan sudah menjadi aneh. Saya malah berpikir, jangan-jangan persoalannya bukan soal membeli tanah pemerintah, tapi ada hal lain di baliknya,” ujarnya. (AM)
