Daily News | Jakarta – Forum Tanah Air (FTA) menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum mampu lepas dari bayang-bayang rezim sebelumnya. Dalam kajian bertajuk “Dibayangi Rezim Jokowi, Rapor Prabowo Masih Merah”, FTA memberi nilai 5,5 dari 10, naik tipis dari enam bulan lalu—menandakan belum ada perubahan berarti dalam arah kebijakan nasional.
Menurut Tata Kesantra, perwakilan FTA, Prabowo masih terbebani oleh warisan politik dan ekonomi era Jokowi. Evaluasi yang melibatkan ribuan responden dari dalam dan luar negeri menunjukkan publik menilai kinerja kabinet belum optimal. Enam posisi menteri disebut perlu segera dievaluasi, termasuk Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, dan Luhut Binsar Panjaitan.
“Masih banyak figur lama yang tak membawa perubahan. Pemerintahan baru sulit membangun identitas sendiri,” kata Tata dalam diskusi yang disiarkan melalui YouTube, Sabtu, 1 November 2025.
Dari sisi ekonomi, Donny Hendrycahyono, Ketua Harian FTA, menilai pemerintah masih berpihak pada pendekatan fiskal elitis. “Fokus pada angka makro, tapi ekonomi rakyat makin tertekan. Program UMKM belum berdampak luas,” ujarnya.
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) pun dinilai gagal menyentuh akar masalah. Sebanyak 61,4% responden menilai program ini tidak efektif karena banyak diuntungkan pihak ketiga. “Sebaiknya dikelola langsung oleh sekolah dan komite agar lebih tepat sasaran,” sarannya.
FTA menilai Prabowo harus berani mengambil langkah berbeda dan menindaklanjuti reformasi hukum, penertiban tambang ilegal, serta pemberantasan korupsi besar seperti kasus Pertamina dan proyek laptop Kemendikbud. “Rakyat sudah lelah dengan wacana. Prabowo harus tegas menjauhi pengaruh kelompok lama,” tegas Donny.
Meski memberikan rapor merah, FTA menyebut peluang perbaikan masih terbuka. 52% responden menyatakan masih berharap, sementara 34,8% masih percaya pada kepemimpinan Prabowo. Namun, harapan ini bisa berubah jadi kekecewaan jika tak ada gebrakan nyata tahun depan.
Reformasi hukum menjadi isu paling mendesak: 96,5% responden mendukung pergantian pimpinan KPK, Kejaksaan, dan Polri, serta menempatkan Polri di bawah kementerian agar tak politis. 97,4% menuntut sanksi tegas bagi aparat pelaku kekerasan terhadap warga.
FTA juga menyoroti kasus-kasus besar, termasuk dugaan korupsi di Pertamina, kuota haji, dan kereta cepat, serta isu ijazah palsu Jokowi dan Gibran. Sebanyak 84% publik mendukung uji publik ijazah Jokowi, dan 79,7% setuju pemakzulan Gibran jika terbukti bersalah.
“Presiden Prabowo punya peluang dikenang karena keberanian melakukan reformasi. Tapi jika terus terjebak gaya lama, ia hanya akan tercatat sebagai penerus bayang-bayang masa lalu,” pungkas Tata Kesantra. (DJP)
