Daily News | Jakarta – Gelapnya Indonesia ini karena semakin banyak kasus korupsi yang terbongkar. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana political will dari Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi.
Maka, aksi mahasiswa dengan tagar #IndonesiaGelap terus menggema di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta pada Selasa, 11 Maret 2025. Aliansi Jogja Memanggil menjadi motor penggerak demonstrasi ini, menyoroti isu korupsi dan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai semakin memperburuk kondisi bangsa.
Pengamat politik Dr. Martadani Noor, M.A., menilai bahwa istilah Indonesia Gelap justru semakin relevan karena banyaknya kasus korupsi besar yang terungkap belakangan ini.
“Gelapnya Indonesia ini karena semakin banyak kasus korupsi yang terbongkar. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana political will dari Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi,” ujarnya saat dihubungi KBA News, Rabu, 12 Maret 2025.
Kasus korupsi besar dan “lampu hijau”
Merujuk pada pernyataan Prof. Mahfud MD, Dr. Martadani menyoroti bahwa pengungkapan kasus-kasus besar seperti Pertamina, Pagar Laut, minyak goreng, dan PT Timah tidak lepas dari restu presiden.
“Kalau tidak ada greenlight dari Prabowo, kasus-kasus ini tidak akan diungkap. Buktinya, kasus Pertamina yang sudah ada sejak 2018 baru terbongkar sekarang,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa di era pemerintahan sebelumnya, banyak kasus besar yang tidak tersentuh.
“Presiden sebelumnya, Jokowi, tidak memberikan greenlight untuk membongkar kasus-kasus ini. Makanya, baru sekarang terbongkar semua,” katanya.
Dekan Fisipol Universitas Widya Mataram Yogyakarta ini menganggap wajar jika publik menyuarakan #IndonesiaGelap.
“Betul gelapnya karena korupsinya makin gila-gilaan, terutama di era Jokowi, baik jilid 1 maupun jilid 2. Tapi ada juga yang lebih lama, seperti kasus Timah,” katanya.
Menurutnya, dugaan korupsi di sektor energi sudah menjadi isu lama. Aroma korupsi Pertamina, misalnya, sudah tercium sejak Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 November 2012.
“Korupsi besar-besaran yang diungkapkan ini jelas ada restu dari rezim yang sekarang. Ini bukan semata-mata kerja profesional aparat penegak hukum seperti Kejagung atau kepolisian,” tegasnya.
Ia pun menyerukan agar masyarakat terus mengawasi dan menekan pemerintah. “Untuk rakyat, kalau melihat korupsi yang ugal-ugalan, jangan mundur! Publik harus terus menekan pemerintah agar membongkar semua kasus yang ada,” tambahnya.
Kebijakan Prabowo-Gibran tak matang dan sarat kontroversi?
Selain isu korupsi, kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi sorotan, terutama Program Strategis Nasional (PSN) dan efisiensi anggaran yang dinilai tidak matang. Salah satu yang paling disorot adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Awalnya disebut Rp18 ribu per paket, lalu turun ke Rp10 ribu, sempat turun lagi ke Rp8 ribu, dan sekarang kembali menjadi Rp10 ribu. Ini menandakan kajian kebijakannya tidak matang,” ujar Dr. Martadani.
Selain itu, sumber pendanaan PSN dan efisiensi anggaran juga menjadi bahan kritik publik. Banyak yang menilai kebijakan ini berimbas pada pemangkasan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan.
“Efisiensi ini justru memangkas hak-hak publik,” tegasnya.
Tagar #IndonesiaGelap bukan sekadar slogan, tetapi refleksi dari kondisi politik dan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini. Dengan meningkatnya tekanan publik, harapan akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran semakin menguat.
Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil kembali turun ke Jalan Malioboro bertajuk Ruwat Ruweting Penguoso Durno, pada Selasa, 11 Maret 2025. Massa aksi menegaskan bahwa rakyat harus membersihkan diri dari pengaruh buruk rezim Prabowo-Gibran, yang dinilai hanya berpikir untuk memperkaya diri sendiri, koruptif, dan kerap mencelakakan rakyatnya. Salah satu kebijakan yang disoroti adalah pembentukan BPI Danantara, badan investasi BUMN yang mereka anggap bermasalah.
Dari pantauan KBA News di lokasi, dalam aksi tersebut, ada beberapa tuntutan yang disuarakan yakni membubarkan Kabinet Merah Putih dan membangun sistem demokrasi kerakyatan sebagai seruan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu melawan penguasa secara terang dan tegas. (AM)
Discussion about this post