Daily News | Jakarta – Anies Baswedan sedang mempertimbangkan pendirian wadah baru untuk menggelorakan gerakan perubahan di Indonesia. Wadah ini masih dalam proses pertimbangan, apakah akan berbentuk organisasi masyarakat (ormas) atau partai politik.
Pengamat politik dari Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Dr. Martadani Noor, MA, mengatakan, dalam konteks pendirian partai politik, muncul berbagai tantangan, salah satunya terkait dengan pembiayaan partai.
Dia mengatakan, langkah Anies untuk mendirikan wadah perubahan ini akan menarik diikuti, terutama dalam hal ia memastikan gerakan tersebut tetap bersifat inklusif dan menghindari pengaruh kekuatan finansial yang berlebihan. “Harapannya, partai yang didirikan berbeda dari yang sudah ada, termasuk dalam hal pembiayaan,” jelasnya saat dihubungi KBA News, Senin, 30 September 2024.
Terlepas partai baru yang akan dibentuk Anies, perlu kiranya ada regulasi yang ketat dalam partisipasi masyarakat dalam pembiayaan partai. Menurut dia, ada potensi dominasi konglomerat jika partai politik bergantung penuh pada sumbangan masyarakat. Pembiayaan partai dari masyarakat dapat membuka peluang ketimpangan kekuasaan di dalam partai.
“Sumbangan dari masyarakat boleh ada, tapi harus dibatasi agar tidak terjadi konglomerasi yang menguasai partai. Karena jika konglomerat memiliki kepentingan besar, akan terjadi transaksi yang tidak sehat,” jelasnya.
Dia menegaskan, pembatasan sumbangan dianggap penting agar partai tetap mewakili kepentingan publik, bukan segelintir elite. “Ini harusnya berlaku untuk semua partai politik, agar partai punya kemandirian dalam bersikap,” katanya.
Dekan Fisipol UWM Yogyakarta ini menduga, partai politik banyak yang tersandera karena adanya kongloromerasi dari sekelompok orang yang memberikan sumbangan teramat besar. Hal ini yang membuat partai acap kali mengabaikan aspirasi rakyat.
Martadani menekankan bahwa partai politik harus kembali ke esensi dasarnya sebagai representasi aspirasi masyarakat. “Partai politik harus menjadi modern, mampu mengagregasi aspirasi masyarakat secara luas. Namun, tidak semua masyarakat sama dalam hal kemampuan memberikan sumbangan, itulah mengapa pembatasan sangat diperlukan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pembiayaan partai, baik dari negara maupun masyarakat, harus diatur dengan jelas agar tidak ada satu kelompok yang dominan. “Dalam sistem yang sehat, partai politik harus benar-benar berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat, bukan hanya alat bagi kepentingan elit tertentu,” tegasnya. (DJP)
