Daily News | Jakarta – “Harapan Prabowo lebih baik dari pemerintahan sebelumnya mendorong tuntutan dari masyarakat agar Prabowo segera mengadili mantan Presiden Joko Widodo dan para pejabat Koruptor tanpa pandang bulu.”
Memang, kurang lebih dalam seminggu ini marak terjadi di banyak kota besar gerakan unjuk rasa adili Joko Widodo. Seakan seperti bergerak tanpa komando dan koordinasi, tanpa Korlap dan aktor Intelektual. Karena ini semua tidak boleh diabaikan, sebab bisa menjadi bom waktu yang merusak tatanan, ketenangan dan keamanan masyarakat.
Pengamat politik alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Abba Thaher Lamatapo menyatakan hal itu kepada KBA News, Senin, 10 Februari 2025 menanggapi maraknya gerakan rakyat di beberapa kota besar yang menuntut agar mantan Presiden Jokowi ditangkap dan diadili. Gerakan itu diduga akan membesar mengingat penderitaan rakyat yang disebabkan oleh Jokowi selama 10 tahun berkuasa.
“Justeru Masyarakat bergerak secara berkelompok maupun sendiri-sendiri menuntut diadilinya Joko Widodo yang merupakan mantan Presiden ke-7 RI yang dianggap korup, kolusi dan nepotis yang kontroversial itu. Tuntutan itu hampir terlihat di berbagai kota besar, termasuk di kampung halamannya sendiri, yakni Solo,” kata laki-laki yang juga berprofesi sebagai guru itu.
Tuntutan ini mendesak untuk disikapi oleh Pemerintahan baru hasil Pilpres 2024 yaitu Presiden Prabowo Subianto. Selama 10 Tahun menjadi Presiden Joko Widodo dianggap lebih mengedepankan Pencitraan dan persepsi ketimbang kerja nyata dan kesungguhan dalam memajukan kesetaraan, kesejahteraan dan keadilan pada proses Pembangunan Masyarakat NKRI.
Justeru, tambahnya, yang terlihat adalah secara nyata terjadinya kesenjangan dan ketimpangan sosial akibat masuknya tenaga kerja Asing terutama Tiongkok. Pengangguran dan kemiskinan terjadi di mana-mana. Belum lagi mengingat, minimnya lapangan kerja dan juga penguasaan SDA oleh Asing terutama Tiongkok.
Tuntutan untuk mengadili Jokowi karena dia diduga jelas-jelas mengangkangi Konstitusi. Dia melakukan apa saja untuk kepentingan politik dinasti keluarganya, dengan memaksakan naiknya putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi Wapresnya Prabowo Subianto. Tanpa melalui proses yang fair, adil dan transparan.
Fakta Empirik
Tuntutan masyarakat didasari fakta emperik yang sangat jelas tentang ketidakberpihakan Joko Widodo kepada kepentingan rakyat selama 10 tahun memerintah. Dia lebih bekerja untuk kepentingan para oligarki pemilik modal. Hal ini dibuktikan oleh Masyarakat dengan melihat dan menemukan praktek Korupsi Nepotisme, munculnya Dinasti politik Joko Widodo dan para kroninya.
Di samping itu, Ketegasan Presiden Prabowo dalam 100 hari kerjanya berhasil mengubah Peta Politik. Tadinya masyarakat merasa Prabowo berada di bawah bayang bayang Joko Widodo ternyata dia mulai membuktikan bahwa : Kabinet merah putih bekerja dan berbakti untuk rakyat bukan untuk Kepentingan tertentu. Hal inilah yang membuat Masyarakat yakin bahwa : Prabowo bisa diharapkan menegakkan keadilan, meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, tuntutan masyarakat untuk mengadili Joko Widodo, didasari pada Keseriusan Presiden Prabowo dalam memulai memenuhi janji-janji Kampenyenya bahkan ketegasan itu disampaikan di berbagai momentum pidotonya, termasuk menghemat anggaran di berbagai departemen bahkan memblokir anggaran untuk IKN.
Indikasi ini jelas menunjukkan Keberpihakan Prabowo kepada masyarakat dengan santernya terdengar berhembusnya rencananya u ntuk meresafel Kabinet Merah putih dalam waktu dekat ini. Dengan dengan tegas menyatakan, bagi menteri yang bermain-main dan tidak kerja keras untuk Rakyat dipastikan akan diganti dengan yang lain.
“Harapan masyarakat agar Prabowo lebih baik dari pemerintahan sebelumnya mendorong tuntutan dari masyarakat agar Prabowo segera mengadili mantan Presiden Joko Widodo dan para pejabat Koruptor tanpa pandang bulu,” demikian Abba Thaher Lamatapo. (DJP)
