Daily News | Jakarta – Sebuah video kampanye Pilpres 2024 yang menampilkan pernyataan Anies Baswedan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali viral. Dalam video tersebut, Anies menekankan bahwa pemerataan pembangunan seharusnya difokuskan pada kota-kota yang sudah ada, bukan dengan membangun satu kota baru bernama IKN. Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran negara untuk mendukung megaproyek tersebut.
Pernyataan Anies semakin relevan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran, yang berdampak pada pemblokiran anggaran pembangunan IKN. Akibatnya, proyek IKN terancam mangkrak.
Pengamat dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Nurmadi Harsa Sumarta, S.E., M.Si., Ak., CACP., CSRS., CSRA., menilai bahwa perencanaan IKN kurang tepat karena kesiapan ekonomi untuk pemindahan ibu kota belum ada. Ia menegaskan bahwa pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak memungkinkan.
“Awalnya, proyek ini mengandalkan investor asing dan swasta, tetapi tidak ada yang berminat seperti yang diharapkan. Kemudian pendanaannya beralih ke APBN, yang sebenarnya sudah menyimpang dari rencana awal,” ujarnya kepada KBA News, Jumat, 14 Februari 2025.
Sebagai doktor di bidang Ilmu Lingkungan Sumber Daya, Nurmadi sependapat dengan Anies Baswedan bahwa urgensi pemindahan ibu kota saat ini belum mendesak.
“Jakarta masih layak sebagai ibu kota. Yang justru lebih penting adalah pemerataan pembangunan di daerah-daerah, terutama infrastruktur di kabupaten dan wilayah terpencil yang seharusnya menjadi prioritas,” tegasnya.
Nurmadi juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), rencana awalnya adalah membangun kota-kota yang sudah ada terlebih dahulu, bukan menciptakan satu ibu kota baru.
“IKN ini lebih didorong oleh keinginan Jokowi, yang kemudian blueprint Bappenas berubah,” ungkapnya.
Presidium Forum AKSI ini menegaskan bahwa pernyataan Anies Baswedan didasarkan pada data yang telah disusun oleh Bappenas. Anies juga menerima masukan dari para ahli dan mensinkronisasi informasi tersebut dengan rencana awal pembangunan nasional.
Menurutnya, Bappenas lebih memprioritaskan pengembangan kota-kota yang telah ada karena lebih sesuai dengan daya dukung lingkungan.
“Di kota-kota tersebut, manusia sudah ada, kondisi sudah dipahami, target ekonomi telah diperhitungkan, sehingga pembangunan menjadi lebih konkret,” jelasnya.
Sementara itu, proyek IKN tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tetapi juga biaya besar untuk memindahkan penduduk. “Memindahkan seribu orang ke IKN saja memerlukan transportasi, sarana, prasarana, dan dukungan bagi keluarga mereka,” tambahnya.
Selain itu, ada tantangan sosial yang tidak mudah diatasi. “Memindahkan satu keluarga berarti harus mencari sekolah baru untuk anak-anak mereka, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan menetap dalam jangka waktu panjang. Ini bukan perkara mudah,” pungkasnya.
Bukan Prioritas, Kini Jadi Kenyataan?
Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah efisiensi anggaran. Tak lama berselang, Menteri Keuangan memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Akibatnya, proyek IKN terancam mangkrak.
Pengamat dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Nurmadi Harsa Sumarta, S.E., M.Si., Ak., CACP., CSRS., CSRA., mengungkapkan bahwa sejak awal, pembangunan IKN direncanakan dengan mengandalkan investasi dari pihak asing dan swasta. Namun, rencana tersebut meleset karena tidak ada investor yang tertarik.
“Investor tidak berminat karena dalam membangun kota baru, yang mereka lihat adalah potensi pasar,” katanya saat dihubungi KBA News, Jumat, 14 Februari 2025.
Ia mencontohkan bahwa investor tidak mungkin membangun hotel di kawasan yang belum berpenghuni.
“Investasi hotel, rumah sakit, tetapi penduduknya saja tidak ada. Lalu, siapa yang menginap? Siapa yang akan dilayani? Ini jelas merugi, karena pasarnya tidak menarik,” jelasnya.
Sebagai doktor di bidang Ilmu Lingkungan dan Sumber Daya, Nurmadi menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menyebut banyak investor tertarik mendanai IKN. Bahkan, Jokowi sempat mengatakan bahwa antrean investor untuk masuk ke IKN cukup panjang.
“Kita sudah paham bagaimana cerita Pak Jokowi soal Esemka. Antrean investor masuk IKN, nyatanya mana? Kan tidak ada. Ini cerita yang berulang dan menuntut bukti,” ujarnya.
Keberlanjutan IKN Dipertanyakan
Presidium Forum AKSI ini menilai bahwa Jokowi kerap menggunakan retorika untuk meyakinkan publik.
“Para pendukungnya sering mengatakan Anies hanya ‘Mister Kata-kata’, tetapi fakta yang sebenarnya ‘Mister Kata-kata’ ya Jokowi itu. Pak Anies tidak pernah berbicara tanpa bukti dan data,” tegasnya.
Menurut Nurmadi, setelah Menkeu memblokir anggaran IKN, kelanjutan megaproyek ini semakin tidak jelas.
“Saya tidak ingin mendahului, tetapi dari sisi daya dukung anggaran, proyek ini memang tidak memadai. Jika anggarannya tidak cukup, maka target penyelesaian tidak akan tercapai. Jika terus molor, proyek ini bisa terhenti alias mangkrak,” katanya.
Ia juga menyoroti mundurnya Kepala Otorita IKN beserta penggantinya sebagai sinyal nyata bahwa ada permasalahan serius dalam proyek ini.
“Itu bukti riil. Mereka yang paling tahu kondisi di lapangan. Intinya, keberlanjutan IKN kini dipertanyakan,” paparnya.
Mangkrak: Prediksi Anies Terbukti
Apa yang dikatakan Anies Baswedan tentang IKN itu nyata. Tujuan membangun kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru.
Pernyataan Anies Baswedan saat kampanye Pilpres 2024 soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali viral. Dalam video tersebut, Anies menegaskan bahwa pemerataan pembangunan seharusnya difokuskan pada kota-kota yang sudah ada, bukan dengan membangun ibu kota baru di tengah hutan.
Anies juga menyoroti keterbatasan anggaran negara dalam mendukung megaproyek tersebut. Kini, pernyataan Anies tampaknya mulai terbukti. Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto berimbas pada pemblokiran anggaran pembangunan IKN. Akibatnya, proyek yang digagas di era Presiden Joko Widodo ini terancam mangkrak.
Eko S Dananjaya SH, Ketua Lembaga Kebudayaan dan Lingkungan Hidup Yogyakarta, menilai pembangunan IKN merupakan proyek ambisius Jokowi yang berisiko tinggi. Menurutnya, pembangunan ini tampak seperti upaya menciptakan “legacy” sebagaimana Soekarno dengan Monas atau Soeharto sebagai Bapak Pembangunan.
“Baik Soekarno maupun Soeharto memiliki warisan yang masih dinikmati masyarakat hingga kini. Namun, pembangunan IKN berbeda. Saat ekonomi rakyat terpuruk, Jokowi justru mengutamakan pemindahan ibu kota dengan anggaran besar,” ujar Eko saat dihubungi KBA News, Sabtu, 16 Februari 2025.
Ia menilai keputusan memindahkan ibu kota tanpa perencanaan matang membuat proyek ini sulit terealisasi. “Sejak awal banyak pakar sudah mengingatkan bahwa proyek ini berpotensi mangkrak. Tapi tetap dipaksakan dengan sokongan dana dari BUMN dan oligarki,” tambahnya.
Aktivis prodemokrasi ini sependapat dengan pernyataan Anies yang menyebut IKN bukan bagian dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. “Apa yang dikatakan Anies Baswedan tentang IKN itu nyata. Tujuan membangun kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru,” tegasnya.
Dampak dari situasi sekarang era pemerintahan Prabowo, menghentikan pembiayaan IKN karena anggaran negara memang tidak ada. “Banyak orang mengatakan jauh hari bahwa pembangunan IKN bakal mangkrak dan tidak akan ada solusi kecuali bangunan tersebut digunakan sebagai museum negara,” jelasnya.
Seperti diketahui, Anies dalam video kampanyenya menegaskan bahwa pembangunan kota baru tidak serta-merta menciptakan pemerataan. Justru, proyek ini bisa memperburuk ketimpangan sosial.
“Jika tujuannya pemerataan, maka membangun kota baru bukan solusi. Masyarakat tetap tidak berubah hidupnya,” ujar Anies dalam video yang kembali ramai diperbincangkan.
Kini, setelah anggaran IKN diblokir, masa depan proyek ini semakin tidak pasti. Dengan keterbatasan APBN dan pemangkasan biaya operasional oleh pemerintahan Prabowo, banyak pihak mulai mempertanyakan kelanjutan proyek ini. (kba)
Prediksi Anies Terbukti?
Jauh sebelum Menkeu memblokir anggaran IKN, Anies Baswedan telah mengingatkan bahwa proyek ini membutuhkan biaya besar. Menurutnya, APBN tidak cukup untuk mendanai pembangunan ibu kota baru.
Pernyataan Anies dalam video kampanye Pilpres 2024 kini kembali viral. Dalam video tersebut, Anies menegaskan bahwa pemerataan pembangunan seharusnya difokuskan pada kota-kota yang sudah ada, bukan dengan membangun kota baru bernama IKN. Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran negara untuk mendukung megaproyek tersebut.
Kini, prediksi Anies tampaknya terbukti. Efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo berdampak pada pemblokiran anggaran IKN, yang membuat proyek ini terancam mangkrak. (HMP)
