Daily News | Jakarta – Jelas atau diam-diam, dengan kasat mata, ketiga paspol di Pilgub Jakarta tampak bermuara pada kekuasaan rejim yang didukung oleh oligarki untuk singkirkan Anies.
Maka tak heran, Anies Baswedan sampai saat ini belum memutuskan sikapnya apakah akan mendukung salah satu dari tiga pasangan calon pada Pilgub Jakarta 2024 ini atau bahkan tidak berpihak sama sekali kepada semua kandidat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga lebih memilih menonton konser penyanyi hits asal Amerika Serikat (AS), John Legend di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, daripada menyaksikan debat perdana Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu malam kemarin.
Anies Baswedan memang sebaiknya netral pada kontestasi perebutan kursi kepemimpinan di Ibu Kota Negara tersebut. “Kalau menurut saya Anies lebih baik netral,” jelas pengamat politik senior Dr. Musni Umar kepada KBA News Rabu, 9 Oktober 2024.
Dia mengingatkan Anies gagal berlayar padahal sudah didukung sejumlah partai politik sebelumnya tidak lepas dari campur tangan Presiden Joko Widodo untuk memuluskan langkah jagoannya. Karena itu Anies tidak perlu mendukung karena semua calon saat ini merupakan kepanjangan tangan Istana.
“Semuanya bagian dari pemerintah. Jadi apa gunanya memilih yang bersangkutan itu. Bisa-bisa pamornya jatuh (kalau Anies berpihak). Jadi lebih baik tidak memilih siapa-siapa,” ungkap doktor sosiologi politik jebolan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) ini.
Pasangan Ridwan Kamil-Suswono misalnya, katanya menyontohkan, sudah jelas diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang terdiri dari partai-partai pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 bersama partai pendukung Anies sendiri sebelum akhirnya membelot. “RK (Ridwan Kamil) kan dipasang Prabowo dan Jokowi,” ucapnya.
Demikian pula duet Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDIP. Selain pencalonan Pramono tidak lepas dari dukungan Jokowi, PDIP sendiri juga hampir dipastikan akan mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang.
“PDIP hampir pasti akan berada di kekuasaan. Apalagi calonnya itu orangnya Jokowi. Selama ini (Pramono) menjadi Seskab (Sekretaris Kabinet). Artinya sengaja dipasang di situ. Kalau tiba-tiba dia (Pramono) menang, mereka kan akhirnya juga menjadi bagian pemerintah. PDIP kecenderungannya masuk pemerintahan juga,” ungkapnya.
Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana secara moral tidak layak untuk didukung. Karena pasangan tersebut bisa maju dari jalur independen diduga tidak lepas dari pencatutan NIK KTP warga secara ilegal untuk memenuhi persyaratan. Bahkan NIK KTP anak Anies juga disebut turut dicatut.
“Tapi tentu pada akhirnya terserah Pak Anies (bagaimana menyikapi Pilgub Jakarta). Kita tidak bisa mengatakan (Anies) harus begini, harus begitu,” demikian Musni Umar. (EJP)
