Daily News | Jakarta – Silaturahmi Kebangsaan “Bertemu Kompak Bergerak” yang akan digelar pada 14 Oktober 2024 , dijadwalkan berlangsung di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Acara yang awalnya direncanakan di lokasi lain ini mengalami perubahan tempat.
Faizal Assegaf, inisiator acara, menyampaikan bahwa keputusan tersebut dilakukan demi kenyamanan dan kapasitas yang lebih besar. “Rencana lokasi acara sebelumnya dibatalkan dengan alasan yang tidak jelas. Tapi sekarang kami sudah mendapatkan tempat yang lebih baik, lebih luas,” ujar Faizal Assegaf dalam video pendek dikutip KBA News, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Ia menambahkan bahwa acara ini diharapkan akan dihadiri oleh 3.000 hingga 4.000 peserta, termasuk tokoh-tokoh nasional dan perwakilan berbagai elemen gerakan.
Menurut dia, mengusung tema kebersamaan dan keadilan bernegara, Silaturahmi Kebangsaan ini akan menjadi ajang berkumpulnya para tokoh penting dan aktivis gerakan.
Acara yang dipersiapkan dengan matang ini tidak hanya bertujuan untuk mempertemukan para tokoh nasional, tapi juga membangkitkan semangat perjuangan di tengah masyarakat.
Faizal menegaskan pentingnya silaturahmi ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat solidaritas bangsa. “Tetap semangat, jangan kendor, dan terus maju. Kita bersama-sama bergerak untuk keadilan yang lebih baik,” ujarnya penuh optimisme.
Tak hanya sebagai ajang pertemuan, Silaturahmi Kebangsaan ini juga menjadi wadah diskusi dan pemikiran dari berbagai elemen masyarakat. Beberapa tokoh yang akan hadir, antara lain, Dr. Refly Harun (Panitia Pengarah/Pakar Hukum Tata Negara), Dr. Eduardus Lemanto (Akademisi), Karni Ilyas (Presiden ILC), Hariman Siregar (Indemo), Dr. Ir. Muhammad Said Didu (Tokoh Nasional), Adhie Massardi (Tokoh Nasional), Roy Suryo (Pakar IT), Prof. Amien Rais (Tokoh Nasional), Prof. Din Syamsuddin (Tokoh Nasional), Marwan Batubara (Petisi 100), Jend. TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo (Tokoh Nasional), Prof. Ryaas Rasyid (Pakar Otonomi), Bambang Widjojanto (Mantan Pimpinan KPK), Dokter Tifa (Aktivis Perempuan), Eep Saefullah Fatah (Pengamat Politik), Feri Amsari (Pakar Hukum), Prof. Ikrar Nusa Bhakti (Akademisi), dan Rahma Sarita (Praktisi Media)
Acara ini dijadwalkan berlangsung di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Faizal Assegaf berharap bahwa momentum ini dapat mempererat kebersamaan dan memperkuat perjuangan untuk menciptakan keadilan di negeri ini.
Rezim Otoriter
Acara Silaturahmi Tokoh Nasional dan Aktivis yang diinisiasi oleh Faizal Assegaf dua kali digagalkan dan harus berpindah tempat. Diduga kuat ada tekanan yang diterima pengelola tempat sehingga tidak berani menjadikan lokasi pertemuan yang sedianya dihadiri ribuan orang.
Menanggapi hal itu, Mantan Komandan Kopassus Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko mengatakan, pembatalan dua kali acara silaturahmi kebangsaan tokoh dan aktivis tersebut membuktikan bahwa rezim saat ini begitu otoriter. Tentu hal ini sangat kontradiktif dalam negara demokratis seperti Indonesia.
Dia menegaskan, rakyat harus menyadari bahwa hak-hak berdemokrasi di negeri ini sudah dicabik-cabik oleh rezim. “Apakah kita juga akan membiarkan rezim ini tetap cawe-cawe pada periode berikutnya? NKRI yang katanya demokratis sudah hancur diacak-acak oleh rezim. Ini harus diperbaiki,” katanya dalam jumpa pers yang disiarkan di Channel YouTube Refly Harun, dikutip oleh KBA News, Senin, 14 Oktober 2024.
Purnawirawan TNI Angkatan Darat ini mengungkapkan bahwa dalam waktu kritis seperti sekarang, menjelang pergantian periode pemerintahan, rezim ini harusnya berbenah diri. “Saya berharap pemerintahan berubah, dan pemenang periode berikutnya harus bersuara. Bahwa hak berbicara, hak menyampaikan pendapat, serta rakyat yang mengkritik pemerintah tidak boleh dihilangkan,” tegasnya.
Dia juga menilai bahwa rezim Jokowi terlihat sangat ketakutan dengan rakyatnya sendiri. “Ada apa? Orang kalau tidak bersalah, tidak perlu takut. Orang yang tidak banyak dosa, biasanya tenang-tenang saja. Itu kesimpulan kita,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dalam pertemuan tadi, semua berteriak adili Jokowi. “Saya sependapat. Rakyat harus menyadari bahwa pemerintah ini memiliki banyak sekali masalah yang harus kita mintai pertanggungjawaban setelah ini. Kalau bisa, sebelum lengser, kita sudah meminta pertanggungjawaban,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Mantan Anggota DPD RI Marwan Batubara mengaku prihatin dengan sikap Prabowo yang tidak bersuara ketika hak-hak demokrasi diberangus oleh rezim Jokowi. “Sebenarnya, Prabowo yang sudah dinyatakan terpilih sebagai Presiden, punya otoritas untuk menggunakan kewenangan dengan merespons rakyat yang telah memilihnya,” jelasnya.
“Semestinya, sikap Prabowo harus jelas, memihak demokrasi, konstitusi, dan aspirasi rakyat. Itu harus ditunjukkan,” tegasnya.
Mantan General Manager PT Indosat ini menambahkan, Prabowo seharusnya punya keberanian menentukan masa depan, termasuk dalam pemerintahan yang akan dipimpinnya. “Termasuk dalam memilih kabinet. Jika masih ada menteri karena tekanan Jokowi, seperti Sigit Listyo, Pratikno, dan Bahlil, ya jangan berharap banyak pada Prabowo,” ungkapnya.
Dia meminta Prabowo untuk melaksanakan tujuh sumpah prajurit. “Itu sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Buktikan bahwa Anda terpilih karena dukungan rakyat, dan rakyat menunggu apa yang akan Anda perbuat untuk negeri ini,” ujarnya. (DJP)
