Daily News | Jakarta – Anies Baswedan telah mengambil sikap tegas terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, PSN tidak boleh menjadi proyek titipan yang sarat kepentingan pihak tertentu. Pernyataan ini disampaikan Anies jauh sebelum polemik terkait PSN Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) mencuat ke publik.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Indra Bastian, Ph.D., sependapat dengan pernyataan tersebut. Ia menduga bahwa banyak PSN kini menjadi proyek titipan yang menguntungkan pihak tertentu. “Simpel saja, saat banyak aturan yang diterabas, di situ kuat bisa dikatakan sebagai proyek titipan,” ungkap Prof. Indra saat dihubungi KBA News, Rabu, 22 Januari 2025.
Prof. Indra menyoroti bahwa aturan terkait pengelolaan proyek sebenarnya sudah sangat jelas, termasuk soal pengadaan. Namun, ia mengungkapkan bahwa aturan tersebut sering kali diterabas oleh pihak-pihak tertentu. “Begitu banyak aturan dan prosedur yang diterabas,” tegasnya.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM itu, pelanggaran aturan terjadi karena adanya privilege atau keistimewaan yang diberikan kepada pihak tertentu, khususnya swasta atau oligarki. “Ketika mendapatkan privilege, mereka tidak patuh pada hukum, aturan, dan prosedur,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kewenangan pemerintah yang seharusnya digunakan untuk memastikan pelaksanaan proyek dengan baik justru sering kali diberikan kepada swasta. Hal ini menimbulkan kesan kuat bahwa PSN bukan lagi sekadar proyek penugasan, melainkan proyek titipan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Privilege ini memberikan keuntungan istimewa kepada pengusaha tertentu, sehingga proyek ini tidak berjalan secara transparan dan adil,” katanya.
Presiden Prabowo Perlu Evaluasi PSN PIK-2
Prof. Indra menilai bahwa PSN yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebenarnya merupakan gagasan yang baik. Namun, pelaksanaannya sering kali tidak matang dan dipenuhi konflik kepentingan.
Ia menyoroti polemik PSN PIK-2 sebagai contoh nyata bagaimana proyek besar ini dimainkan oleh kontraktor besar sehingga menimbulkan kecurigaan dan protes di berbagai tempat.
Oleh karena itu, Prof. Indra menekankan pentingnya Presiden Prabowo untuk mengevaluasi seluruh PSN. “Peninjauan ulang ini harus mencakup perencanaan, kelengkapan data, hingga mekanisme pelaksanaan agar menciptakan transparansi, keadilan, dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada keharusan untuk melanjutkan PSN yang bermasalah. Proyek-proyek tersebut dapat ditunda atau diperbaiki demi menciptakan tata kelola yang lebih baik.
Prof. Indra mengingatkan bahwa keberhasilan PSN sangat bergantung pada transparansi dan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat. Dengan tata kelola yang lebih baik, proyek-proyek strategis dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tanpa memicu keresahan atau konflik.
“PSN harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat. Hanya dengan cara itu, proyek ini dapat memberikan dampak positif yang sesungguhnya,” pungkasnya. (DJP)
