Daily News | Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto banyak melibatkan prajurit TNI dalam jabatan sipil. Terbaru misalnya, Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya ditunjuk sebagai Direktur Bulog.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan mengatakan, pemerintahan baru ini semakin melibatkan militer pada ranah sipil, yakni dalam konteks peran-peran di luar bidang pertahanan.
Di awal pemerintahan ini, kata dia, militer telah dilibatkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), penertiban kawasan hutan, hingga wacana pembentukan 100 batalion teritorial pembangunan.
“Kebijakan ini bertentangan dengan kodrat militer sebagai alat negara di bidang pertahanan,” katanya dalam keterangan tertulis diterima KBA News, Selasa, 11 Februari 2025.
“Pemaksaan paradigma pertahanan dalam isu-isu demikian hanya memperlihatkan gejala militerisme pada kerja-kerja di ruang sipil,” jelasnya.
Ia menyebut, penguatan militerisme pada ruang-ruang sipil di awal pemerintahan Prabowo memperlihatkan watak dan substansi dwifungsi militer yang masih kental.
Sebab, kata dia, pemerintahan menempatkan militer sebagai solusi atas semua problematika pembangunan, sehingga pelibatan militer dianggap menjadi manifestasi akselerasi pembangunan.
Paradigma ini memperlihatkan pejabat pemerintahan masih menempatkan kondisi Orde Baru sebagai patokan dalam pembangunan melalui dwifungsi ABRI ketika itu.
“Padahal berbagai perkembangan konsep pemerintahan, seperti good governance hingga collaborative governance dapat menjadi konsep menuju pembangunan yang demokratis,” katanya.
Ia mengatakan, semakin maraknya pelibatan militer pada ranah sipil justru menimbulkan kontradiksi antara harapan putra-putri bangsa yang ingin mengabdikan dirinya untuk pertahanan negara melalui militer, justru dihadapkan pada peran-peran yang semestinya menjadi domain otoritas sipil.
“Ketika militer semakin jauh dilibatkan pada bidang-bidang di luar pertahanan, justru berpotensi dapat memicu turunnya profesionalitas prajurit, terutama kemampuan dan skill tempurnya,” ujarnya. (DJP)
