Daily News | Jakarta – Pemerintahan Prabowo Subianto yang mulai bekerja pada 20 Oktober 2024 sudah melewati masa 100 hari. Berbagai perasaan yang dirasakan rakyat atas kinerja mereka. Para pengamat rata-rata tidak puas karena dirasakan belum sesuai dengan harapan (ekspektasi) tetapi beberapa lembaga survey memberikan skor tingkat kepuasan yang sangat tinggi, berkisar 70 sampai 80 persen.
Pengamat ekonomi yang juga adalah Staf Pengajar Fakuktas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas 11 Maret (UNS) Solo Nurmadi H Sumarta menyatakan hal itu kepada KBA News, Selasa, 11 Februari 2025 Dia memberikan penilaian atas kinerja Presiden Prabowo dan pemerintahannya dalam menjalankan 100 hari pemerintahannya.
“Saya sendiri mempertanyakan apakah memang setinggi itu kepuasaan masyarakat seperti yang dipantau oleh lembaga survey? Sejauh ini setelah pergantian Rezim Jokowi ke Prabowo, peningkatan apa yang dirasakan rakyat? Kita bisa berdiskusi dan debat panjang. Cuma berdasarkan indikator-indikator ilmiah saya hanya berpesan, jangan terkecoh permainan survey kamuflase,” kata salah seorang Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (AKSI) itu.
Dikatakannya, benarkah hasil survey kepuasan 82,2% dan 72,5% itu sesuai dengan realita? “Bahkan Prabowo sendiri pernah menyatakan rasa skeptisnya dengan hasil kerja lemabag survey. Dari angka selisih hasilnya saja tampak aneh. Coba lihat dan perhatikan apa yang sebenarnya dirasakan mereka, rakyat banyak.”
Dalam 100 hari, tambahnya, yang berakhir pada 10 Februari 2025, banyak kegaduhan yang justeru dirasakan di dalam pemerintahan. Beberapa pejabat kementerian dan lembaga banyak tidak seirama. Kurang koordinasi dan kajian dalam mengambil kebijakan. Kementerian baru masih berkutat dengan penyiapan kantor dan rekrutmen pejabat. Belum lagi terkait kesiapan program dan anggaran.
Sebelum masalah berkepanjangan, dia menyarankan, jauh lebih baik melakukan koreksi dari pada gagal. Untuk menghemat, Prabowo memutuskan melakukan pemotongan anggaran dengan sangat ketat. Tetapi itu tidak cukup dan tidak berdampak signifikan. Penyebab pemborosan itu sebenarnya adalah kabinet gemuk, bagi-bagi jabatan yang terkesan foya foya. Perlu segera dilakukan evaluasi gaji, segala fasilitas dan tunjangan kepada para pejabat, termasuk DPR RI.
Harus jadi contoh
Ditambahkannya, program penghematan harus riil, dan bisa menjadi contoh dan berdasarkan perilaku nyata di masyarakat. Masyarakat bingung, misalnya, katanya penghematan tetapi para menteri dan pejabat masih terus melakukan pengadaan mobil Build up mewah dan tunjangan berlebih. Harusnya cukup mobil dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.
Ironisnya, kata peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu, bahkan pemangkasan anggaran tidak mengubah total porsi dan besaran APBN tetapi ternyata hanya realokasi. Sebagian bergeser untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak orang menilai bahwa MBG itu memiliki banyak kelemahan yang semestinya dikaji ulang manfaatnya.
Menurut dia, dari pada melakukan pengetatan anggaran yang kemudian dipindahkan ke MBG, jauh lebih baik Prabowo melakukan perbaikan kinerja kabinet, mengevaluasi dan memangkas kembali penambahan anggaran yang tidak produktif. Yang juga penting adalah mencopot menteri gaduh yang tidak selaras dengan visi-misi Presiden.
“Hentikan proyek IKN dan infrastruktur baru, kecuali yang berkaitan hajat rakyat banyak. Perbaiki sarana jalan provinsi, Kabupaten dan daerah terpencil. Prioritas utama adalah perbaikan Ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbaiki Tata kelola birokrasi dan bidang Sumber Daya Manusia, penegakan hukum dan pelayanan,” usulnya lebih lanjut.
Ditambahkannya, juga prioritas yang perlu dilakukan Pemerintahan Prabowo adalah melakukan Reformasi dan memperbaiki institusi hukum. “Rakyat berharap agar dilakukan keadilan, perlindungan dan ketenangan. Warga Rempang, Pesisir pantai Tangerang dan daerah lain banyak yang tergusur dari tempat hidupnya. Mereka sudah cukup menderita,” katanya.
Dia berharap, Semoga Presiden Prabowo tidak berpuas dengan jabatan apalagi dengan hasil survey jebakan. “Tanpa evaluasi dan pembenahan menyeluruh serta perbaikan kinerja rasanya sulit bagi Prabowo untuk membawa rakyat bangkit dari keterpurukan yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun ini,” demikian Nurmadi H Sumarta. (EJP)
