Daily News | Jakarta – Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengatakan ketertutupan revisi Rancangan Udang-Undang (RUU) TNI harus segera diakhiri. Draft yang akan diajukan atau dibahas di DPR dalam masalah ini memang harus dapat diketahui untuk dikaji oleh publik secara luas.
”Saya juga sulit memberikan komentar ketika ditanya revisi UU TNI tersebut. Karena saya tidak tahu apa isi draft RUU yang akan dibahas DPR tersebut. Saya tidak tahu apa maksud dari DPR ketika belum bersedia memberikan draft RUU itu ke publik saat ini,” kata Anwar Abbas kepada KBA News, Selasa siang 18 Maret 2025.
Menurut Anwar, bisa dipahami bila ada sebagian publik yang masih dan terus curiga atas revisi RUU TNI itu. Ini karena adanya suasana ketertutupan dalam pembahasannya. Jadi tak hanya rapat Komisi I DPR di hotel mewah saja yang dipersoalkan, tapi isi pembahasan di rapat itu apa saja yang tidak dapat diketahui publik.
”Jelas rakyat atau publik harus tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi dan dibahas dalam revisi UU TNI itu. Apa maksudnya dan apa tujuannya? Ini yang tidak diketahui rakyat. Padahal seharusnya DPR itu wakil rakyat maka dia juga harus transparan kepada rakyat yang diwakilinya,” ujarnya.
Adanya ketertutupan itu, lanjur Anwar, sangat wajar bila kemudian memancing kecurigaan publik. ”Lalu kalau publik tetap saja masih belum tahu apa isi draft RUU itu, maka sebenarnya UU itu nantinya untuk siapa? Apakah untuk rakyat, penguasa, TNI atau pihak lain. Ketertutupan inilah yang menjadi biang keladi penyebab dari kecurigaan kepada rencana revisi UU TNI,”
”Ingat negara Indonesia adalah negara demokrasi. Akibatnya, rakyat berhak tahu atas apa saja isi perundangan yang akan dibuat oleh wakil rakyat. Jadi nanti kalau ada rancangan RUU TNI yang baik, maka rakyat harus bisa mendukungnya. Juga sebaliknya, bila ada aturan di RUU itu buruk maka rakyat harus mengoreksinya. Sebab, sejatinya negara ini adalah milik bersama seluruh rakyat bukan milik penguasa atau pihak-pihak tertentu,” tegas Anwar Abbas.
Lawan Habis-habisan
Pembahasan RUU TNI ini mendapatkan kritik tajam dari sejumlah pihak karena dinilai diam-diam tanpa melibatkan masyarakat. RUU TNI ini keras ditolak karena dinilai dapat mengembalikan dwifungsi ABRI.
Dalam RUU TNI ini, prajurit TNI nantinya bisa mendapatkan jabatan di lembaga sipil. Tentu hal itu mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia.
Salah satu yang memberikan kritik keras adalah CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Ia menyebut bahwa RUU TNI ini adalah sangat buruk.
“RUU TNI adalah hal terburuk dari segala hal paling buruk yang bisa terjadi di republik ini. Supermasi sipil mutlak dan absolut. Buat kehidupan yang lebih baik untuk anak cucu kita nanti, mari melawan habis-habisan,” katanya dikutip KBA News, dari Instagram resminya, Selasa, 18 Maret 2025.
Fery menyampaikan, tubuh bisa membusuk dan mati, tapi gagasan dan ide tidak bisa dibunuh dengan peluru dan artileri.
“Apapun pilihan politik kita, apapun agama kita, suku kita, latar belakang kita, sadarilah, kita semua sedang menghadapi ancaman yang sama, ancaman dari mereka yang memegang senjata,” katanya.
“Saya Ferry Irwandi, saya warga sipil, saya bukan hanya menolak RUU TNI, saya mengutuk RUU TNI, dan saya siap atas segala resiko yang mungkin saya hadapi dari pernyataan ini,” ujarnya. (EJP)
Discussion about this post