Prabowo Mesti Evaluasi Gaya Kepemimpinan, atau Dilengserkan?

Daily News | Jakarta – Prabowo semakin seenaknya dalam menjalankan roda pemerintahan, terbukti dari perkataan ‘Ndasmu’ yang diarahkan kepada akademis pengkritik pemerintah

Begitulah, banyak skandal dan kasus kontroversial di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini membuat Prabowo harus melakukan banyak evaluasi terhadap jajaran kementerian dan juga gaya kepemimpinan.

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan, Prabowo harus berbenah diri jika ingin bertahan memimpin Indonesia hingga 2029. Banyak kebijakan yang dinilai sangat diktatoris, sehingga membuat publik kecewa terhadap Prabowo.

“Masih ada waktu bagi Prabowo melakukan pembenahan gaya kepemimpinan dan melakukan seleksi terhadap orang yang membantu dalam pemerintahan agar mampu bertahan sampai akhir kepemimpinan di tahun 2029,” kata Fernando kepada KBA News, Rabu, 19 Maret 2025.

Fernando melihat, Prabowo semakin seenaknya dalam menjalankan roda pemerintahan, terbukti dari perkataan ‘Ndasmu’ yang diarahkan kepada akademis pengkritik pemerintah.

Ia merasa, Prabowo sesumbar karena berhasil mendapat kepercayaan publik sebesar 80 persen dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia periode Januari 2025. Hal ini membuat Prabowo merasa roda pemerintahan sudah berjalan dengan baik.

“Seharusnya Prabowo sadar bahwa akademisi, aktivis dan pengamat merupakan rakyat Indonesia yang juga memiliki sumbangsih melalui berbagai kutipan pajak untuk menggaji dirinya dan membiayai program yang dijalankan,” ujar Fernando.

Kejutan lain dari kepemimpinan Prabowo adalah informasi yang diberikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengenai defisit APBN yang mencapai Rp31,2 triliun.

Ia menilai, itu adalah jumlah defisit yang sangat besar di awal tahun 2025. Turunnya jumlah pemasukan negara membuat was-was banyak pihak, terutama para investor asing.

Hasilnya, Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) negara terjun payung mencapai 5 persen. Ini menjadi bukti sistem pemerintahan Prabowo belum sepenuhnya berhasil, sekaligus membatalkan tingkat kepuasaan 80 persen masyarakat.

“Seharusnya Presiden “Ndasmu” (Prabowo) bisa segera mengevaluasi kepemimpinannya yang masih gampang goyang walaupun menurut perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memenangkan 58 persen lebih suara pada pemilu 2024 lalu,” ucap Fernando.

Tak sampai di situ, sikap acuh Prabowo pada respon masyarakat yang menolak revisi UU TNI dan keterlibatan anggota tentara aktif pada jabatan sipil juga menjadi catatan penting bagi masyarakat.

Ia menilai, angka kepuasan 80 persen dan dukungan dari sejumlah Jenderal TNI tidak cukup untuk memastikan kelanggengan kepemimpinan Prabowo. Kekuatan rakyat bisa saja melengserkan Prabowo dalam sekejap.

“Rakyat yang memberikan mandat dan membiayai pemerintahan yang anda pimpinan, sehingga rakyat juga memiliki hak mencabut mandat itu walaupun belum genap mencapai 5 tahun,” terangnya.

Ia mengingatkan, Prabowo bisa bernasib sama dengan mantan mertuanya Presiden ke-2 Soeharto yang dilengserkan oleh kekuatan rakyat. Sebab itu, Prabowo harus segera membenahi gaya kepemimpinannya yang terkesan arogan dan cenderung anti kritik.

“Kembali saya ingatkan, Presiden Soeharto yang sudah menjabat selama 32 tahun dan sangat didukung oleh ABRI dan parlemen pada saat itu namun bisa lengser oleh gerakan mahasiswa dan rakyat,” pungkasnya. (EJP)