Daily News | Jakarta – “Kita heran kok bisa sosok buzzer seperti Noel masuk kabinet. Ini menandakan rekrutmen yang asal-asalan. Bagaimanapun kabinet itu mengelola APBN yang merupakan kumpulan pajak rakyat. Kalau model para Berhala Jokowi pastilah nempel virus korupsi. Mereka telah membuat negara ini menjadi hina.”
Penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel oleh KPK memperlihatkan anomali dalam politik Indonesia. Menurut aktivis Reformasi 98, Andrianto Andri, Noel hanyalah produk politik tanpa kapasitas intelektual dan visi jelas, namun bisa masuk kabinet karena fanatisme terhadap Jokowi.
“Dia tipikal Ternak Mulyo, produk Militanowi yang hanya bisa menyerang lawan Jokowi tanpa gagasan. Narasi publik 10 tahun ini terkotori oleh gaya politik buzzer seperti Noel,” kata Andri kepada KBA News, Jumat (22/8/2025). Menurutnya, Noel dan kawan-kawan menjadikan perbedaan politik sebagai musuh, sehingga publik menyebut mereka penyembah “Berhala Jokowi”.
Andri menilai akar masalah ada pada Jokowi yang merusak tatanan dengan mengandalkan buzzer dan influencer yang dibiayai APBN. Padahal di negara lain, relawan hanya ada saat kontestasi politik, lalu bubar setelah pemilu selesai. “Peran buzzer jadi tidak relevan, karena setiap kementerian sudah punya kehumasan sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, Noel dikenal kasar saat menyerang oposisi, dengan banyak aktivis jadi korbannya. Kasus OTT ini membuka sisi gelapnya. “Kalau Noel bisa korupsi seperti ini, bagaimana dengan Jokowi sebagai junjungannya? Tidak heran ada lembaga internasional yang menempatkan Jokowi dalam daftar pemimpin korup dunia,” ujar Andri.
Tamparan bagi Prabowo
Sementara itu, aktivis senior Agusto Sulistio menyebut kasus Noel sebagai tamparan bagi Presiden Prabowo. Padahal, sejak awal Prabowo berusaha membentuk kabinet disiplin melalui retret di Magelang dengan penekanan pada etika dan Pancasila. “Tapi ternyata retret saja tidak cukup kalau mental bawahan sudah korup,” kata Agusto.
Ia menilai OTT Noel menunjukkan rapuhnya integritas rekrutmen pejabat. Karena itu, Prabowo harus berani melakukan “amputasi kabinet”, mengganti menteri atau wakil menteri yang punya jejak kelam. “Publik ingin bukti, bukan slogan. Prabowo harus menunjukkan kabinetnya bersih dari korupsi,” tegasnya.
Menurut Agusto, kasus Noel harus menjadi momentum koreksi total sistem politik dan konstitusi yang melahirkan pemimpin bermental lemah, hedonis, dan penuh pencitraan. Langkah berani diperlukan agar pemerintahan Prabowo tidak terjebak dalam stigma rezim korup.
“OTT Noel adalah ujian awal. Apakah hukum benar-benar tegak lurus atau hanya alat politik? Publik berharap KPK kembali independen, sementara Presiden membuktikan moralitas kabinetnya bukan sekadar retorika,” pungkas Agusto. .(AM)
