Daily News | Jakarta – Gelombang keresahan rakyat yang ditunjukkan lewat unjuk rasa besar-besaran belakangan ini berakar pada persoalan ketimpangan ekonomi. Rakyat merasa teralienasi karena kesejahteraan mereka sangat rendah dibandingkan dengan apa yang diterima wakil rakyat di Senayan.
Pengamat ekonomi sekaligus Guru Besar IPB, Prof. Didin S. Damanhuri, menilai langkah Presiden Prabowo meredam kerusuhan 25–30 Agustus 2025 masih bersifat jangka pendek. Presiden memerintahkan aparat bertindak tegas terhadap perusuh serta meminta pimpinan DPR mengendalikan anggotanya. “Namun itu belum menjawab substansi utama ketidakpuasan rakyat: ketimpangan ekonomi,” ujarnya, Senin, 1 September 2025.
Ketimpangan mencolok
Didin menyoroti jurang lebar antara penghasilan pejabat dengan rakyat. “580 anggota DPR mendapat Rp230 juta per bulan, sementara 125 juta rakyat hidup dengan Rp1 juta per bulan, bahkan 23,8 juta hanya Rp625 ribu,” tegasnya. Menurutnya, inilah akar kemarahan publik yang akhirnya meledak, dipicu tewasnya sopir ojol Affan Kurniawan dalam insiden rantis Brimob.
Aksi mahasiswa dan buruh pun meluas menjadi pembakaran markas Brimob, gedung DPRD, dan penjarahan rumah anggota DPR yang dianggap arogan. Respon Presiden dengan menonaktifkan beberapa anggota DPR masih dinilai simbolis, bahkan menimbulkan dugaan bisa diaktifkan kembali.
Perlunya solusi jangka panjang
Menurut Didin, substansi masalah tidak bisa dijawab dengan bansos atau pemberdayaan UMKM semata. Presiden perlu menyusun roadmap kebijakan ekonomi jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan, didukung diskusi serius dengan akademisi, aktivis, dan lembaga think tank.
“Masalah ini sangat kompleks, menyangkut ketimpangan ekonomi, penegakan hukum, korupsi, hingga kualitas demokrasi,” jelasnya. Tanpa solusi menyeluruh, keresahan rakyat akan terus berulang.
Peran DPR
Didin juga menekankan DPR harus ikut memulihkan kepercayaan publik. “Kalau ingin kembali menciptakan trust, DPR bisa menggelar dialog terbuka dengan masyarakat dan menindaklanjuti secara serius. Bukan sekadar menyiram air sesaat di tengah panasnya ketidakpuasan rakyat,” pungkasnya. (EJP)
