Daily News | Jakarta – Analisis politik SELAMAT GINTING jika Presiden Prabowo Subianto perlu segera mengganti Kapolri yang kini masih dijabat Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebab, tidak dilakukan maka itu akan menimbulkan kemarahan publik saja.
“Memang dalam tuntutan mahasiswa seusai aksi kerusuhan kemarin itu tidak menyebutkan nama. Mereka hanya menuntut adanya perbaikan dalam kelembagaan kepolisian. Namun, itu sudah termasuk di dalamnya permintaan kepada Presiden Prabowo untuk memberhentikan atau menurunkan pejabat yang bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan. Apalagi tuntutan semacam ini kini sudah meluas di masyarakat. Kalau terus ditunda hanya akan menimbulkan kemarahan publik,’’ kata Ginting kepada KBA News, Sabtu siang, 6 September 2025.
Menurut Ginting, Prabowo kini memang berada dalam pilihan sulit, yakni mengganti atau terus mempertahankan jabatan Kapolri tersebut. Namun ketika memutuskan pergantian Kapolri dari Listyo Sigit, lebih banyak keuntungan yang akan diterimanya.
“Keuntungan politiknya adalah: Pertama, pemulihan kepercayaan publik. Masyarakat, terutama mahasiswa dan kelompok sipil, akan melihat ini sebagai bentuk tanggung jawab dan keseriusan pemerintah menindak kekerasan aparat dalam kerusuhan Agustus 2025. Sehingga bisa menjadi titik balik untuk membalikkan sentimen negatif publik terhadap pemerintahan Prabowo,’’ katanya.
Kedua: Konsolidasi kekuasaan. Dengan mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diasosiasikan sebagai loyalis Jokowi dan bagian dari “Geng Solo”, Presiden Prabowo bisa menyusun ulang struktur kekuasaan dan memperkuat kendali personal atas aparat kepolisian.
Ketiga: Momentum melakukan reformasi penegak hukum, utamanya kepolisian. Memberi peluang mereposisi institusi Polri dengan arah baru: lebih profesional, humanis, dan lepas dari praktik militerisme atau represif yang dikeluhkan masyarakat.
Keempat: Menunjukkan ketegasan kepemimpinan. Sekaligus menegaskan bahwa Prabowo bukan “presiden boneka” atau sekadar melanjutkan warisan Jokowi, melainkan pemimpin yang berani memotong mata rantai kekuasaan lama.
“Memang ada risiko politiknya jika Listyo Sigit Prabowo diganti. Setidaknya hubungan Presiden Prabowo dengan Jokowi menjadi renggang secara politik. Ini mengingat dia merupakan “titipan” politik Jokowi,’’ tegas Ginting.
Selain itu, lanjutnya, termasuk pula kemungkinan adanya perlawanan dari kelompok Listyo Sigit yang sudah mapan selama 4,5 tahun di institusi Polri. “Namun Prabowo sebagai presiden harus berani melawan resistensi tersebut. Apalagi jika Kapolri yang dipilih bukan dari kelompoknya Listyo Sigit,’’ tandasnya. (EJP)
