Daily News | Jakarta – Tokoh nasional Anies Baswedan, menilai salah satu alasan oligarki dan mafia politik masih kuat di Indonesia adalah karena sistem pembiayaan politik yang belum diatur dengan jelas dan transparan.
Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam diskusi bersama ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, yang disiarkan melalui kanal YouTube dan dikutip KBA News pada Sabtu, 18 Oktober 2025.
President Prabowo, Save Gaza: Stop Israel’s Weapons and Bombs
Menurut Anies, hingga kini belum ada regulasi yang membuat partai politik dapat bekerja secara profesional dengan sumber pendanaan yang terbuka. “Pendanaannya banyak yang abu-abu, kampanye juga begitu. Kampanye itu membutuhkan dana besar yang harus dicari sendiri, sementara negara tidak hadir. Menurut saya, ini salah satu reformasi yang harus dikerjakan,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini menambahkan, di samping persoalan meritokrasi dan demokrasi, akar masalah politik Indonesia ada pada sistem pendanaan partai. “Selama pembiayaan politik tidak diatur dengan benar, akan sangat sulit sekali membangun demokrasi yang sehat. Kalau diatur dengan baik dan negara ikut membiayai, maka akan ada transparansi,” tegasnya.
Anies menambahkan, tanpa keterlibatan negara, politik Indonesia akan terus bergantung pada kekuatan modal. “Oligarki dan mafia bisa bertahan dan kuat karena pembiayaan politik tidak diatur dengan benar,” ucapnya.
Namun, gagasan negara ikut membiayai partai politik bukan tanpa tantangan. “Kalau memakai uang publik, harus transparan, bukan? Nah, di sini masalahnya. Saat ini opini publik cenderung tidak setuju kalau negara membiayai partai politik. Alasannya sederhana: sudah korup, dibiayai pula,” kata Anies diamini para mahasiswa dan disambut tawa.
“Betul,” kata para peserta diskusi dengan kompak.
Meski begitu, ia menilai pendanaan dari negara justru bisa menjadi kunci untuk membangun transparansi politik. “Kalau dibiayai negara, dana bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau tidak dibiayai negara, rakyat memang senang karena tidak keluar biaya, tapi artinya apa? Tidak pernah diaudit juga, karena tidak menggunakan uang publik,” jelasnya.
Anies menilai perlu ada langkah berani untuk memperbaiki sistem politik nasional. “Dibutuhkan dana dari negara, pengawasan yang ketat, dan jumlah yang cukup. Sulit sekali menjalankan organisasi politik berskala nasional bila tidak ada pendanaan yang benar,” pungkasnya. (AM)
