Daily News | Jakarta – Ketika Presiden Prabowo Subianto baru saja menapaki masa pemerintahannya, atmosfer politik nasional belum juga menemukan keseimbangannya. Bukan karena dinamika oposisi atau tantangan kebijakan, tetapi karena satu sosok yang terus menimbulkan polemik di ruang publik: Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo yang kini menjabat wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia.
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai, selama Gibran masih berada di kursi kekuasaan, Indonesia akan terus ribut dan tidak tenang. Bukan hanya karena faktor politik, tetapi juga karena problem etik, moral, dan hukum yang membayangi keabsahan posisinya.
Menurut Muslim Arbi, kehadiran Gibran di puncak kekuasaan bukanlah hasil dari mekanisme demokrasi yang wajar, melainkan buah dari manipulasi konstitusi. “Semua orang tahu, Gibran tidak akan mungkin bisa menjadi calon wakil presiden jika Mahkamah Konstitusi tidak mengubah syarat usia melalui putusan kontroversial itu,” tegas Muslim Arbi, Kamis (6/11/2025).
Ia mengacu pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju mendampingi Prabowo. Putusan itu dinilai sarat konflik kepentingan karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etik, tapi penghinaan terhadap hukum itu sendiri. MK sebagai benteng terakhir konstitusi malah dijadikan alat politik keluarga. Maka jangan heran bila rakyat tidak tenang, sebab keadilan sudah diacak-acak dari atas,” ujar Muslim Arbi.
Selain soal legalitas konstitusional, Muslim Arbi juga menyoroti isu integritas pribadi Gibran, terutama terkait kejelasan riwayat pendidikannya.
“Publik masih mempertanyakan ijazah Gibran. Ada yang bilang dia tidak lulus SMP, ada yang bilang ijazahnya tidak bisa diverifikasi. Kalau hal mendasar seperti itu saja masih kabur, bagaimana publik bisa percaya pada keabsahan moral seorang wakil presiden?” tanyanya retoris.
Bagi Muslim Arbi, isu ijazah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cerminan dari etika politik.
“Seorang pejabat publik harus menjadi contoh kejujuran. Kalau urusan ijazah saja penuh misteri, apa yang bisa diharapkan dari kepemimpinannya?” tambahnya.
Dalam analisisnya, Muslim Arbi menilai Gibran bukan hanya problem personal, tapi juga sumber ketegangan nasional. “Lihat saja, sejak Gibran diumumkan sebagai cawapres, politik Indonesia tidak berhenti ribut. Ada yang menolak, ada yang membela. Bahkan setelah dilantik pun, suara kekecewaan tidak mereda. Ini artinya, posisi Gibran bukan mendamaikan bangsa, melainkan terus membelahnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran Gibran memperlihatkan bahwa kekuasaan hari ini terlalu berpusat pada dinasti, bukan meritokrasi. “Gibran hanyalah perpanjangan tangan dari Jokowi. Maka selama Gibran masih di situ, publik akan terus mengaitkan kekuasaan ini dengan intervensi keluarga Jokowi,” kata Muslim Arbi.
Muslim Arbi juga menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran kini menghadapi defisit legitimasi moral. “Memang secara hukum Gibran sudah dilantik. Tapi secara etika dan politik, legitimasi itu rapuh. Banyak yang masih melihat bahwa ia tidak pantas duduk di sana,” ujarnya.
Menurutnya, tidak ada stabilitas politik tanpa legitimasi moral. Ketika wakil presiden sendiri dianggap hasil rekayasa hukum, maka kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan otomatis menurun. “Rakyat bisa patuh karena takut, tapi tidak akan hormat. Pemerintah bisa kuat secara struktur, tapi lemah secara moral,” tegasnya.
Muslim Arbi memprediksi bahwa selama Gibran masih menjadi wakil presiden, pemerintahan Prabowo akan terus diguncang isu-isu etik dan dinasti kekuasaan. “Tidak akan ada ketenangan politik. Setiap kebijakan akan selalu dihubungkan dengan kepentingan keluarga Jokowi. Setiap langkah Prabowo akan dianggap tidak independen,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut, fenomena ini menjadi ujian besar bagi Prabowo Subianto sendiri. “Kalau Prabowo tidak segera menegaskan independensinya dari bayang-bayang Jokowi dan Gibran, ia akan kehilangan kepercayaan publik. Dan itu bisa fatal secara politik,” kata Muslim Arbi.
Akhirnya, Muslim Arbi menyimpulkan bahwa Gibran adalah simbol dari luka demokrasi Indonesia—luka yang dalam dan belum sembuh. “Demokrasi kita dicederai oleh kompromi dan kolusi. Selama itu belum disembuhkan, selama Gibran masih duduk di kursi kekuasaan hasil manipulasi, maka Indonesia akan terus ribut, gaduh, dan kehilangan arah moralnya,” pungkasnya. (DJP)
