Daily News | Jakarta – Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menyampaikan bahwa pihaknya tegas menolak wacana pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Menurutnya, penolakan itu juga dilakukan oleh rakyat di akar rumput. Setidaknya di media sosial.
Apa yang disampaikan oleh Neni tersebut salah satunya merujuk pada data Deep Intelligence Research (DIR), yang melakukan penarikan data dari tanggal 27 Desember-3 Januari 2025 pukul 20.00 WIB dengan keyword Pilkada Tidak Langsung dan Pilkada Dipilih DPRD, terdapat 281 pemberitaan di media cetak, online dan elektronik dengan sentiment positif 52%, 1% netral dan 47% negative.
Sementara dalam percakapan di media sosial, yaitu X. Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok didominasi oleh sentiment netral dan negative.
“Artinya Pilkada dipilih oleh DPRD ini didukung elite partai namun mendapat penolakan dari rakyat yang tercapture dalam percakapan di sosial media,” kata Neni, dalam keterangan resminya diterima KBA News, Minggu, 4 Januari 2025.
Neni mengatakan, mengembalikan pilkada dipilih oleh DPRD bukanlah solusi. Sebab, jika alasan penyebab mahalnya biaya politik adalah adanya mahar politik, pembiayaan kampanye serta pembiayaan saksi, partai politik seharusnya fokus pada perbaikan sistem kaderisasi dan penekanan biaya kampanye, transparansi dan akuntabilitas dalam laporan dana kampanye.
“Masif melaukan edukasi politik untuk rakyat, memperbaiki aspek manajemen pilkada, memperkuat penegakan hukum bukan justru menghapus hak pilih rakyat,” jelasnya.
Ia pun mendesak partai-partai pengusung untuk membuka ruang dialog publik yang transparan, termasuk hasil kajian ilmiah di internal partai bukan sekadar kesepakatan elit di balik pintu tertutup.
“Meminta pemerintah untuk tetap menjaga marwah Pilkada langsung sebagai katup pengaman agar ketidakpuasan masyarakat daerah tidak meledak menjadi gerakan radikal akibat buntunya saluran aspirasi formal,” katanya.
Selain itu, para ketua umum partai politik juga wajib mendengarkan suara rakyat. Hal itu karena partai dan para legislative yang terpilih adalah mandataris rakyat sehingga lebih banyak mendengar adalah kemampuan terbaik dalam komunikasi.
“Pilkada oleh DPRD adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita menciut hanya karena alasan efisiensi semu yang justru memperkuat posisi oligarki di daerah,” ujarnya. (AA)
