Daily News | Jakarta – Munculnya tokoh muda Zohran Mamdani sebagai walikota metropolitan New York menjadi kejutan politik terbesar gelanggang politik Amerika Serikat.
Begitulah, era baru kepemimpinan di Kota New York resmi dimulai pada Rabu, 1 Januari 2026. Di tengah udara dingin musim dingin dan lautan manusia yang memadati Lower Manhattan, Zohran Mamdani secara resmi dilantik sebagai Wali Kota New York City.
Pada usia 34 tahun, Mamdani tercatat sebagai wali kota Muslim pertama sekaligus salah satu yang termuda dalam sejarah kota tersebut.
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni transisi kekuasaan.
Di hadapan puluhan ribu warga, pemimpin dari Partai Demokrat itu menyampaikan pidato yang menandai deklarasi politik pemerintahan barunya yaitu penolakan terhadap eksklusivitas kekuasaan, perlawanan terhadap ketimpangan struktural, serta penegasan bahwa New York adalah milik seluruh warganya, bukan segelintir elit.
Dalam pidato pelantikannya, Mamdani menggambarkan New York sebagai mozaik kehidupan sehari-hari—dari dapur sempit di Flushing, barbershop di East New York, taksi di Bandara LaGuardia, hingga lorong-lorong rumah sakit di Bronx.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinannya tidak berangkat dari menara gading Balai Kota, melainkan dari realitas para pekerja konstruksi, pedagang halal, perawat, imigran, dan komunitas akar rumput.
“Jika Anda warga New York, saya adalah wali kota Anda,” ujar Mamdani dalam pidatonya.
Pernyataan tersebut dipandang sebagai pesan inklusif yang secara sengaja merangkul seluruh warga, termasuk mereka yang tidak memberikan dukungan politik kepadanya dalam pemilihan.
Nada simbolik pidato Mamdani juga menandai penolakan terhadap apa yang ia sebut sebagai “harapan kecil”. Ia mengkritik tradisi lama pemerintahan kota yang kerap meminta warga menurunkan ekspektasi, dan menggantinya dengan janji untuk memerintah secara luas dan berani.
Pemerintah kota, menurutnya, harus berani menggunakan kewenangan publik untuk meningkatkan kualitas hidup warga—mulai dari keterjangkauan biaya hidup, keamanan komunitas, hingga kemakmuran yang lebih adil.
Mamdani menempatkan pemerintah sebagai instrumen solidaritas sosial, bukan sekadar jaring pengaman terakhir bagi mereka yang tertinggal.
Dalam pidato tersebut, ia juga menautkan kepemimpinannya dengan tradisi progresif New York, dengan menyebut tokoh-tokoh wali kota terdahulu seperti Fiorello LaGuardia, David Dinkins, dan Bill de Blasio.
Namun, Mamdani menegaskan bahwa narasi lama tentang pertentangan kaya versus miskin tidak lagi memadai.
Ia menawarkan konsep “kota 8,5 juta jiwa”, di mana setiap warga dipandang sebagai bagian dari semesta yang saling terhubung—beragam bahasa, keyakinan, dan latar belakang, dari masjid hingga gereja, gurdwara, kuil, maupun mereka yang tidak beragama.
Di hadapan para pemimpin serikat buruh, aktivis, dan pejabat terpilih, Mamdani menyampaikan komitmen kebijakan yang tegas, yaitu melawan keserakahan korporasi, membenahi sistem pajak properti yang timpang, membekukan kenaikan sewa, mempercepat dan menggratiskan layanan bus, serta membentuk Departemen Keamanan Komunitas untuk menangani krisis kesehatan mental.
Ia menegaskan akan memerintah secara terbuka sebagai sosialis demokrat, tanpa meminta maaf atas keberpihakan pada kaum pekerja.
Menutup pidatonya, Mamdani menyerukan partisipasi kolektif warga. Ia menekankan bahwa kemenangan elektoral bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal kerja panjang yang menuntut keterlibatan publik secara berkelanjutan.
Dengan itu, ia menegaskan prinsip utama pemerintahannya bahwa Balai Kota bertanggung jawab kepada seluruh warga New York, bukan kepada miliarder atau oligarki mana pun.
Pelantikan Zohran Mamdani menandai lebih dari sekadar pergantian wali kota. Momen ini dipandang sebagai sinyal bahwa New York tengah menguji keberanian politiknya sendiri—menggeser individualisme menuju semangat kolektivisme, dan menulis ulang jawaban atas pertanyaan lama: New York milik siapa.
Bagi Mamdani, jawabannya tegas dan sederhana—milik semua. (HMP)
