Pengamat: gegara ambisi kekuasaan rezim tidak konsisten terhadap putusan MK

Daily News | Jakarta – Pengamat ekonomi politik senior Hasril Hasan menyatakan, demi mempertahankan kekuasaan dan peluang anak-anaknya, Presiden Jokowi melakukan ketidakkonsistenan sikap. Pada saat MK memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dia menyatakan keputusan MK adalah final dan mengikatkan. Sikap berbeda dia perlihatkan pada Keputusan MK no 60 yang dikeluarkan pada Selasa kemarin.

Dia menyatakan hal itu kepada KBA News, Kamis 22 Agustus 2024. “Pada putusan MK terakhir dia gunakan kekuasaannya di DPR untuk melawan di mana keputusan itu diubah sebaliknya oleh partai-partai pendukungnya di DPR. Ini jelas tunjukkan kedegilan jiwanya. Bukan jiwa seorang negarawan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, MK dalam keputusannya, Selasa lalu, mengubah syarat pengajuan partai untuk calon Gubernur. Dari 20 persen jumlah kursi partai menjadi cuma sekitar 7,5 persen saja. MK pun mengubah batas umur peserta sekurang-kurangnya 30 tahun sewaktu mendaftar.

Peraturan baru MK itu mempunyai dampak besar. Pengepungan Anies agar dia tidak mendaftar diterobos oleh MK. Begitu juga agar anaknya Kaesang bisa mencalon di pilgub dimentahkan.

Paksakan perubahan

Cuma sehari setelah putusan MK itu, partai-partai pendukung Jokowi di DPR memaksakan perubahan di Baleg DPR. Mereka memaksa putusan MK itu diubah tetap berdasarkan ketentuan lama dan usia mengikuti putusan MA bahwa usia 30 tahun dihitung sewaktu dilantik.

Di Baleg, upaya paksaan mereka itu berhasil. Lalu, mereka memaksa agar paripurna DPR menyetujui Perppu tentang Pilkada itu. Tetapi sejauh ini ada kendala kuorum sehingga Perppu itu ditunda pengesahannya.

Menurut Hasril, ini sudah bertindak berlebihan. Gerakan kilat reaksi DPR itu menunjukkan bukan sikap kenegaraan yang baik. Jokowi menunjukkan bahwa untuk kepentingan keluarganya dia bisa melakukan apapun, termasuk melanggar UU atau ketentuan kenegaraan.

“Gaya kepemimpinan yang culas ini harus dilawan. Ketika menguntungkan diri dan kelompoknya dia menyatakan keputusan MK final dan mengikat. Ketika tidak sesuai dengan ambisinya, dia melawan. Rakyat akan melawan dia,” demikian Hasril Hasan. (DJP)