Daily News | Jakarta – Analis politik ternama, Rocky Gerung, mengusulkan cara untuk menyatukan kembali bangsa dan menyambut harapan serta perubahan baru bagi Indonesia. Hal itu ia sampaikan menanggapi kondisi nasional saat ini menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2024.
“Sungguh memalukan di mata internasional ketika sesuatu yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya langsung berlaku dan tidak ditunda-tunda,” kata Rocky Gerung melalui akun media sosialnya di YouTube dan Instagram yang belakangan viral.
Menurut Rocky Gerung, saat ini ada upaya melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang baru dilantik untuk menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun, Perppu hanya boleh diterbitkan dalam situasi darurat.
“Padahal UU yang ada saat ini dalam kondisi darurat untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” tegasnya.
Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan antara Istana dan DPR, katanya, mengindikasikan adanya konspirasi baru untuk mengkhianati konstitusi. Hal ini tidak boleh diabaikan dan harus disikapi dengan tegas dan kolektif.
“Siapkan diri, para akademisi, masyarakat sipil, untuk menjadi benteng untuk menarik garis, kita berada di ranah konstitusi, dan Jokowi bersama DPR berada di ranah inkonstitusional,” ungkap Rocky Gerung.
Ia menggambarkan situasi yang ganjil, di mana kemampuan akademis sudah dikerahkan dan segala sifat jujur disuarakan, tetapi Jokowi tetap ngotot ingin benar dan menang. Dan tidak mungkin ada orang waras di negeri ini yang mau memenuhi semua ambisi Jokowi.
“Itu pesannya. Pers juga tidak bisa lagi dianggap netral. Pers harus berpihak pada apa yang sudah diputuskan MK,” katanya.
Tentu saja, lanjut Rocky Gerung, harus ada semacam liputan yang berimbang. Namun yang lebih penting, harus ada sikap. Dengan demikian, agenda setting yang dilakukan masyarakat sipil harus diakui oleh pers yang rasional. Hanya dengan cara ini kita bisa menyatukan bangsa untuk menyambut perubahan baru.
Tentu, lanjut Rocky Gerung, harus ada semacam liputan yang berimbang. Namun yang lebih penting, harus ada sikap. Dengan demikian, agenda setting yang dilakukan masyarakat sipil harus diakui oleh pers yang rasional. Hanya dengan cara seperti itu, kita bisa menyatukan bangsa untuk menyambut perubahan baru yang telah dibukakan pintu oleh MK.
“Bukan tugas MK untuk melakukan itu, tapi tugas masyarakat sipil. Dulu kita menganggap MK itu berbau busuk, tapi sekarang sudah selesai karena perintah-perintahnya yang busuk. Sebenarnya, yang sekarang sedang dibicarakan di media massa adalah memperketat modus perjuangan baru karena kita sedang menuju krisis konstitusi,” pungkasnya.
Menurut Rocky Gerung, hal itu akan lebih bergairah lagi karena politik bisa tumbuh dengan harapan yang lebih tepat: Jokowi tidak boleh tetap berkuasa seperti sekarang. Dan sangat mungkin sebelum Oktober dia bisa digulingkan karena terus menerus berkhianat pada konstitusi. (EJP)
Discussion about this post