Gerakan coblos semua lebih dari sekadar memperjuangkan Anies, ini soal ketidakadilan politik

Daily News | Jakarta – Pembajakan demokrasi oleh rejim didukung oligarki melalui ketua parpol telah menagngkirai asas kedaulatan rakyat.

Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menyuarakan kekecewaannya terhadap proses Pilgub Jakarta 2024 melalui aksi protes yang digelar di depan Kantor KPU Jakarta pada Senin, 23 September 2024. Aksi tersebut menyerukan gerakan “Coblos Tiga Paslon” sebagai bentuk penolakan terhadap sistem politik yang buruk.

Para peserta aksi membawa spanduk besar bertuliskan “Coblos Tiga Paslon” dan secara simbolis mempraktekkan mencoblos ketiga pasangan calon yang bertarung di Pilgub Jakarta. Aksi ini melibatkan perwakilan dari 18 kampung serta dua komunitas pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta.

Dharma Diani, orator dari JRMK, menyatakan bahwa gerakan ini muncul karena ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada. Menurut dia, aksi ini bukan semata tentang Anies Baswedan, seorang mantan gubernur yang diharapkan kembali memimpin Jakarta namun dijegal dalam pencalonan.

“Tidak sekadar tentang Anies. Ini lebih besar dari itu. Kami memprotes ketidakadilan dalam proses Pilkada, di mana calon dengan elektabilitas tinggi dan terbukti kinerjanya, justru dijegal oleh kekuatan elite politik,” kata Diani saat dihubungi KBA News, Selasa, 24 September 2024.

JRMK juga menyoroti bahwa aksi ini bukan hanya sekadar bentuk dukungan atau penentangan terhadap kandidat tertentu, melainkan kritik keras terhadap bagaimana kontestasi politik dikelola. “Pilkada seharusnya mendengar aspirasi rakyat kecil, bukan hanya melanggengkan kekuasaan para elite,” tambahnya.

Aksi ini diprediksi akan terus berkembang, di mana semakin banyak warga Jakarta yang diharapkan akan mengikuti gerakan mencoblos tiga paslon sebagai bentuk protes. “Kami percaya gerakan ini akan semakin masif dan akan diikuti oleh banyak warga Jakarta pada hari pencoblosan nanti,” ujarnya optimis.

Diani menyatakan, aksi ini juga bertujuan agar masyarakat Indonesia dan dunia menyadari bahwa demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. “Kami ingin dunia melihat dan makin banyak yang sadar akan masalah demokrasi ini. Bagaimana calon yang seharusnya memimpin justru dihambat dengan berbagai cara,” tambahnya.

Aksi ini menunjukkan adanya keresahan yang mendalam di kalangan publik Jakarta terhadap sistem politik yang dianggap tidak adil dan tidak mengakomodasi kepentingan rakyat. (AM)