Daily News | Jakarta – “Harapan kita, tahun ini Prabowo menuntaskan semua masalah hukum. Jangan lagi kita tersandera kasus yang remeh-temeh tapi bisa menjadi abuse of moral. Sebab, kalau tidak tuntas maka akan menjadi preseden yang membebani masa depan kita.”
Harapan terhadap kehidupan sosial politik nasional yang lebih baik tetap saja ada, walaupun bayangan suram masih nampak nyata. Semoga di tahun 2026 ini, politik makin menuju kematangan, di mana semua persoalan bangsa ini terpecahkan dengan baik dan tanpa ada pertikaian parah antar anak-bangsa apalagi sampai terjadi kerusuhan yang berujung pada tumpahnya darah orang yang tidak berdosa.
Pegiat politik yang juga Eksponen Angkatan Reformasi 1998 Andrianto Andri menyatakan hal itu kepada KBA News, Ahad, 4 Januari 2026 membicarakan perkembangan sosial politik di tahun 2026. Secara umum, dalam tahun 2025 tidak banyak terjadi perubahan. Pemerintahan Prabowo yang sudah berusia lebih setahun, belum menunjukkan kinerja yang baik dalam pengembangan demokrasi dan hak-hak sipil rakyat.
“Tampak jelas Prabowo sebagai bekas bawahan tersandera oleh rezim Jokowi yang 10 tahun menyuburkan kembali KKN dan merampok SDA secara brutal dan gamblang. Jokowi telah melakukan tindakan pemberangusan atas demokrasi dan hak-hak sipil. Semua perangkat hukum dikebiri puncaknya Mahkamah Konstitusi (MK) memberi karpet merah untuk Putra mahkotanya Gibran,” kata mantan Sekjen Pro Demokrasi (Prodem), LSM yang memperjuangkan demokrasi dan hukum itu.
Diakuinya, Prabowo terlibat dan berperan secara langsung dalam ulah MK mempermulus Gibran menjadi Wapres. Dia meminta secara resmi kepada Jokowi agar anak yang belum cukup umur seperti yang disyaratkan UU itu untuk menjadi calon wakilnya. Jokowi merespon positif dan dimulailah operasi perubahan syarat umur dari 40 tahun diturunkan menjadi 35 tahun. Gibran pada saat itu (2023) baru berusia 37 tahun.
Menurut mantan Ketua Umum Humanika, sebuah kelompok studi demokrasi dan hukum, ini saatnya Prabowo membersihkan dosanya masa lalunya, seperti terlibat dalam penculikan aktivis dan mendukung kecurangan dan penyelewengan Jokowi selama 10 tahun. Dia harus kembali kepada cita-cita Bapaknya, Sumitro Djojohadikusumo, yang memperjuangkan ideologi kaum Sosialis tentang menghilangkan ketimpangan kaya dan miskin di dalam masyarakat.
Walaupun Prabowo berada dalam kesenangan dan kemudahan selama hidupnya, sebagai anak Sumitro dan menantu Presiden Sohaarto, dia harus ingat bahwa cita-cita sosialisme melekat erat dalam dirinya. Tentunya dia mendengar dan membaca pikiran Sumitro baik lewat pernyataan maupun buku-bukunya. Itu seharusnya membuat dia menjadi seorang yang berjuang mewujudkan cita-cita kaum sosialis yang diperjuang oleh Sjahrir, Sudjatmoko bahkan Sumitro sendiri.
“Kita berharap dia berubah dari pendukung Jokowi yang berteriak hidup Jokowi di sebuah acara resmi menjadi mendukung cita-cita bapaknya. Seorang tokoh yang dihormati dan dikagumi kawan dan lawan. Prabowo harus mengambil demarkasi jelas terhadap Jokowi, untuk menampilkan diri sebagai pengemban cita-cita proklamasi untuk kesejahtraan rakyat semua,” katanya.
Berbeda bumi dan langit
Dia mengingatkan, latar belakang pendidikan dan keluarga Prabowo berbeda seperti bumi dan langit dengan latar belakang Jokowi. Prabowo sangat jelas bobot, bebet dan bibitnya, sedangkan Jokowi tidak jelas siapa orang tuanya, pendidikannya yang dicurigai palsu dan pemikirannya pun tidak jelas selain hanya untuk memperkaya diri dan mengikuti nafsu rendah kuasa untuk diri dan keluarganya saja.
Dengan latar belakang pikiran seperti ini, dia mengharapkan Prabowo tidak lagi mengikuti pola rezim lama yang diperbuat Jokowi, yaitu hanya memperkaya Oligarki dan menyengsarakan rakyat. “Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan menjaga jarak dari kejahatan para oligarki, kita bisa berharap kepada Prabowo, semoga para Oligarki hitam dan jahat itu dihukum yang keras dan tegas.”
Dia mengusulkan bagaimana cara menghadapi para oligarki itu. Untuk tahap awal adalah segera ganti para pejabat hukum yang selama ini menghambat kinerja pemerintahan seperti Kapolri, KPK, MA,MK, Jaksa Agung. Mereka tidak bisa diharapkan karena semua masih peninggalan rezim lama. Mengherankan, katanya, hanya di era Prabowo ini, Presiden yang bertahan dengan
Tom Lembong: 2026 tak talah berat
Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong menyebut, tahun 2026 ini tak kalah berat akan tantangannya dengan tahun 2025 lalu. Namun, kata dia, optimisme harus terus dikedepankan oleh semua elemen bangsa ini.
Apa beberapa hal yang menurut Tom Lembong harus terus konsisten dilakukan oleh masyarakat Indonesia di tahun ini. Pertama, fenomena ‘warga bantu warga’ tetap jalan dan kalau bisa diperluas dan
“Segenap lapisan dan semua kalangan masyarakat sipil harus bergerak. Ya, ini demi sebuah kemanusiaan yang meskipun mungkin belum bisa sepenuhnya adil, sekurang-kurangnya agak lebih beradab,” katanya dikutip KBA News dari Instagram resminya, Minggu, 4 Januari 2026.
Kedua, kata sahabat Anies Baswedan tersebut, masyarakat Tanah Air tetap harus percaya bahwa sejarah membuktikan kebenaran dan kebaikan itu selalu akan mengalahkan kekuasaan, uang, dan bahkan senjata pada ujungnya.
“Jadi, mari kita rapatkan barisan dan tetap semangat. Yakinlah bahwa perubahan yang kita inginkan akan hadir,” jelas jebolan Harvard University ini.
“Dan mari kita semuanya saling jaga, saling melindungi, dan semoga Tuhan Allah memberkati Ibu, Bapak semua dan melimpah berkah bagi Indonesia dan umat manusia di tahun 2026,” ujar Tom Lembong. (AM)
