Daily News | Jakarta – Pamer otot ala Trump kali ini di Venezuela, secara geopolitik juga untuk menutup malu karena kalah melawan Putin di Ukraina, dan belum berhasil dalam upaya keras mereka menggulingkan pemerintahan Iran.
Penyerangan kepada Venezuela dan sekaligus menangkap presidennya, Nicolas Maduro, dinilai sebagai upaya Amerika Serikat (AS) memberi sinyal kepada China dan Rusia bahwa negara Paman Sam itu masih digdaya. Sekaligus mengirim pesan ke Iran, bahwa setelah Venezuela, Iran adalah the next target.
Demikian analisis Pengamat Geopolitik Global Teuku Zulkifli Hasan kepada KBA News, Minggu, 4 Januari 2026, dalam melihat serangan AS ke Venezuela yang dilakukan pada Sabtu, 3 Januari 2026 waktu setempat.
“Melengserkan Maduro juga merupakan sinyal untuk China dan Rusia, Muscle Flexing Trump di depan Vladimir Putin dan Xi Jinping,” kata Teuku Zulkifli.
Menurutnya, AS nekat melakukan serangan dan melengserkan Maduro, lebih kepada arah kebijakan AS saat ini yang fokus membangun aliansi baru (Re-alignment) untuk menjawab tantangan geopolitik dan tantangan kebijakan luar negeri AS ke depannya.
Menata ulang aliansi global AS adalah rencana strategis AS mengingat dunia saat ini yang semakin menguat ke arah sistem multipolar. “Venezuela dan semua negara sejenisnya akan terus menjadi terget Trump ke depan, bahkan akan jadi target semua presiden AS setelah Trump,” tuturnya.
Pamer otot ala Trump kali ini di Venezuela, secara geopolitik juga untuk menutup malu karena kalah melawan Putin di Ukraina, dan belum berhasil dalam upaya keras mereka menggulingkan pemerintahan Iran sampai saat ini.
Menurut Teuku Zulkifli, Langkah Trump sama dengan 35 tahun lalu, juga di tanggal yang sama 3 Januari 1990, AS menangkap Presiden Panama Manuel Noriega dengan tuduhan Narkotika. Tuduhan serupa dialamatkan kepada Nicolas Maduro.
Langkah penangkapan Maduro dipilih AS karena secara kalkulasi akan lebih aman ketimbang melakukan invasi skala penuh seperti yang dilakukan kepada Irak. Invasi militer beresiko membangkitkan perlawanan rakyat dan merusak fokus AS yang hanya ingin menyingkirkan Maduro.
Kondisi geopolitik saat ini, tidak memungkinkan sekutu Venezuela seperti Rusia, China, atau Iran untuk membantu. Semua sedang sibuk dengan urusan internal sendiri masing masing.
“AS akan mengambil alih Venezuela setelah ini seperti mereka mengambil Irak pasca Saddam Hussein. Nanti akan ada pemerintahan transisi dan AS akan mengendalikan penuh politik Venezuela, sampai pemimpin boneka baru dilantik,” katanya.
“Minyak, Gas, dan seluruh hasil bumi Venezuela akan dikuasai AS tanpa basa basi, karena memang ini tujuan utama AS melakukan serangan dan melengserkan Maduro,” imbuh Teuku Zulkifli.
Penangkapan Maduro juga untuk memutus mata rantai komunikasi dengan dunia, sehingga bisa dikatakan, rakyat Venezuela tidak punya kemampuan melawan AS jika melakukan pendudukan.
“Apa yang dilakukan AS di Venezuela adalah apa yang memang seharusnya dia lakukan jika melihat dari kacamata geopolitik. AS harus menginvasi Venezuela dan melengserkan Maduro sebelum terlambat, sebelum China dan lain-lain semakin kuat menancapkan pengaruh disana. Venezuela adalah wilayah yang haram dimasuki negara lain dalam doktrin AS,” katanya.
“Apalagi hanya Venezuela yang benar benar keras menentang AS, dan berani membangun hubungan strategis dengan musuh AS. Rusia, China, Korut, dan Iran, ini dianggap sebagai ancaman nyata bagi AS,” pungkas Teuku Zulkifli.
Diplomasi Indonesia
Menurut Teuku Zulkifli, serangan Amerika Serikat ke Venezuela menuntut ecerdasan diplomasi luar negeri Indonesia. Indonesia mau tidak mau harus ikut ke mana arah angin, terus menjaga kesinambungan antara AS dan dukungan terhadap hukum internasional dalam mendukung kedaulatan Venezuela.
Selain itu, Indonesia harus terus berupaya agar mandiri secara energi dan tidak bergantung kepada salah satu pun, termasuk kepada negara besar.
“Kemampuan diplomasi Indonesia perlu terus ditingkatkan, mengingat kondisi konflik global saat ini semakin membutuhkan inovasi dan kecerdasan diplomasi dengan platform kebijakan luar negeri yang lebih jelas,” katanya.
“Yang paling penting, SDM diplomat kita perlu naik kelas, Menlunya perlu dikoreksi karena terlalu vakum dan pasif,” pungkas Teuku Zulkifli.
Anies: ancaman kedaulatan negara
Tokoh nasional Anies Baswedan menyoroti keras serangan militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan multilateralisme yang selama ini diklaim sebagai nilai utama demokrasi global.
Menurut Anies, langkah sepihak AS justru membuka kontradiksi besar antara narasi dan praktik kebijakan luar negeri negara adidaya tersebut, terutama di tengah perubahan tatanan dunia yang semakin multipolar.
Bertentangan dengan prinsip demokrasi global
Anies menyatakan bahwa serangan militer AS ke Venezuela sangat disesalkan karena menabrak prinsip kedaulatan dan multilateralisme yang selama ini dikampanyekan Washington di panggung internasional.
“Sebagai negara yang mengklaim diri sebagai penjaga demokrasi global, tindakan sepihak ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi sikap mereka,” ujar tulis Anies di akun pribadi X (dulu Twitter) seperti dikutip KBA News, Minggu, 4 Januari 2026.
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini menambahkan, kondisi ini terjadi di saat pengaruh Rusia dan Tiongkok di kawasan Amerika Latin terus menguat, sehingga tindakan militer tersebut berpotensi memperlebar ketegangan geopolitik global.
Lebih jauh, Anies menilai konflik ini berisiko memicu ketidakstabilan internasional yang lebih luas. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menurutnya tidak bisa lagi bersikap reaktif atau sekadar mengikuti arus ideologis global.
“Negara seperti Indonesia harus menyikapi kepentingan nasional secara lebih strategis, bukan hanya mengikuti tekanan atau narasi kekuatan besar,” tegasnya.
Anies mengingatkan bahwa apa yang terjadi di Venezuela bukan sekadar persoalan bilateral, melainkan preseden serius bagi negara-negara Global Selatan.
Ia menilai serangan tersebut merupakan upaya sistematis untuk membatasi kebebasan negara berkembang dalam mengelola sumber daya strategisnya sendiri.
“Ini bukan hanya pelanggaran kedaulatan, tetapi juga usaha untuk membatasi ruang gerak negara berkembang dalam mengatur kekayaan alamnya,” jelas Anies.
Karena itu, ia menyerukan penguatan solidaritas antarnegara berkembang untuk menjaga prinsip nonintervensi yang selama ini menjadi fondasi perjuangan dunia ketiga.
Kritik atas lemahnya diplomasi multilateral
Anies juga menyoroti semakin lemahnya peran lembaga diplomasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) dalam mencegah konflik bersenjata.
Kondisi ini, menurutnya, membuat pendekatan lunak seperti ASEAN Way menjadi kurang efektif dalam menghadapi konfrontasi langsung. “Sudah saatnya diplomasi kita bersifat lebih proaktif, bukan netralitas pasif yang justru membuat kita rentan menjadi korban dampak konflik global,” katanya.
Ia mendorong Indonesia untuk memperluas jejaring diplomasi, termasuk dengan aktor nonnegara, guna memperkuat peran mediasi dalam konflik internasional.
Peluang Indonesia pimpin reformasi tata kelola global
Di sisi lain, Anies melihat situasi ini sebagai momentum bagi negara-negara Selatan untuk mendorong reformasi tata kelola global. Indonesia, menurutnya, memiliki posisi strategis untuk memimpin inisiatif di PBB dalam memperkuat suara negara berkembang, khususnya terkait pengelolaan sumber daya strategis.
“Ini bukan sekadar respons moral, tetapi strategi bertahan hidup di dunia yang semakin terfragmentasi,” ungkapnya.
Anies menekankan pentingnya kepemimpinan global yang membangun jembatan kerja sama, bukan tunduk pada kekuatan destruktif yang justru memperparah ketidakadilan global. (EJP)
