Daily News | Jakarta – Posisi politik mantan Presiden Joko Widodo saat ini sudah tidak lagi di atas angin menyusul pemberian abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Presiden Probowo. Nampak sekali Jokowi tidak senang dan merasa posisinya terancam. Dua orang yang dikriminalisasinya lewat proses pengadilan itu begitu gampang diubah status oleh penggantinya.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Watch yang juga merupakan salah seorang pendiri Partai Demokrat Henky Luntungan menyatakan hal itu kepada KBA News, Jum’at, 8 Agustus 2025, menyikapi hubungan yang tidak lagi baik antara pendahulu dengan penggantinya di posisi orang nomor satu di Republik ini.
“Itu hak proregatif Presiden selaku Kepala Negara baik itu abolisi, amnesti, grasi maupun rehabilitasi. Secara hukum itu tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi secara politis tentunya bisa diperdebatkan bagaimana kekuatan pendukung Jokowi mulai menyoal dengan harapan Lembong atau Hasto akan ditahan berdasarkan putusan pengadilan. Tetapi itu tidak terjadi,” katanya.
Menurutnya, Presiden sudah memutuskan dalam rangka menciptakan stabilitas nasional; kejaksaan dan kehaliman harus berbuat lain. Kalau masih bisa toleransi dan tidak ada kesalahan jangan dicari-cari. Jadi Abolisi dan amnesti itu adalah upaya untuk melakukan rekonsiliasi nasional, sebab 40 persen yang diberikan amnesti adalah orang-orang yang dimasukkan Jokowi ke penjara karena secara politis menentangnya.
Saat ini, tambahnya, sudah mulai kelihatan goyahnya posisi Jokowi. Ibarat banteng yang terluka dia menabrak kiri-kanan. “Kalau banteng asli ya gak apa-apa. Tetapi Jokowi ini kan banteng tiruan. Pas luka, dia nabrak kiri-kanan, termasuk nabrak partai biru. Itu kesalahannya, mencari musuh baru, setelah bermusuhan dengan partai banteng. Partai Demokrat tentunya merasa terganggu dan minta ditunjukkan siapa dan mana orangnya yang membuat operasi pemakzulan,” tambahnya.
Tidak lagi beruntung
Jokowi mulai panik dan menggoyang institusi yang lain. Mestinya ,sadar bahwa posisinya tidak bagus lagi. Untuk itu menyerah dan mengaku saja, bahwa sudah tidak bisa lagi bertarung. Lebih baik, katanya, Jokowi meminta rekonsiliasi dengan mengusulkan kasus ijazah palsu dihentikan dengan pengakuan bersalah tetapi, dengan imbalan hal-hal lain tidak usah diungkit lagi termasuk pemakzulan anaknya dan korupsi keluarganya. Akuilah bahwa ijazah tersebut palsu dan selesai masalahnya.
“Di dalam politik harus ada bargaining (tawar menawar). Masalahnya Jokowi berani atau tidak. Terbuka saja. Saya tunjukkan ijazah saya silakan nilai tetapi setelah itu selesai cukup sampai di sana saja. Kalau itu tidak benar saya bertanggung jawab atas kebenaran. Tetapi, tolong cuma saya saja. Jangan ganggu anak-anak dan keluarga saya. Kalau itu ditawarkannya tentu akan ada solusi,” jelasnya lebih lanjut.
Ditambahkannya, pihak oposisi sebaiknya menerima jika ada tawaran itu. Kalau soal anak-anaknya nanti dibuka sendiri di waktu dan masalah lain. “Akan bisa dibuka masalah Gibran tersendiri, ijazahnya dari mana. Gaya plongah-plongohnya itu bagaimana jadinya kalau jadi Presiden. Haqqul yaqien saya, kalau dia jadi Presiden, paling lambat dalam seminggu atau sebulan akan terjadi kudeta atau kalau tidak terjadi, diduga, delapan Provinsi akan minta merdeka. Rinciannya, Papua ada tiga provinsi, Aceh, Minahasa, Maluku, Sulawesi Selatan, Bali dan NTT,” ramalnya.
Abolisi dan Amnesti itu telah membuat hubungan Prabowo dan Jokowi menjadi renggang. Orang boleh bilang bahwa keduanya tidak akan pecah. Dari mana melihatnya? Ini persoalan rasa bahwa Jokowi secara langsung atau tidak merasa terkhianati dan dipotong oleh Prabowo. Kalau ini sudah terjadi maka tidak akan ada sikap pura-pura.
“Saya melihat sikap Prabowo saat ini meniru mertuanya, Soeharto yang digambarkan sebagai Jenderal yang suka tersenyum (Smiling General). Dia tidak memperlihatkan emosinya terhadap lawan tetapi kemudian membunuh. Berapa banyak orang yang diajak senyum olehnya yang kemudian dipotong dan dimatikan karirnya. Itulah yang nampaknya akan dilakukan Prabowo kepada Jokowi,” demikian Henky Luntungan. (DJP)
