Daily News | Jakarta – Banyak keluhan ibu-ibu di rumah tak menjadi viral, banyak keluhan petani tidak menjadi viral, banyak keluhan perantau tidak jadi viral. Kalau Gerakan Rakyat menangkap itu dan menyuarakan, maka Insyaallah akan jadi perhatian.
Maka, tokoh inspiratif Gerakan Rakyat Anies Baswedan menyatakan bahwa organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat memiliki potensi krusial untuk menjadi pengawal dan penyeimbang demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Sumatera Barat (Sumbar) dan Dialog Kebangsaan Vox Populi Suara Rakyat bertajuk “Rakyat sebagai Kekuatan Inti Perubahan” di The Axana Hotel Padang, Sabtu (1/11/2025),
Anies menekankan bahwa peran Gerakan Rakyat jauh melampaui kepentingan kelompok. Gerakan ini harus menjadi jembatan antara persoalan rakyat di akar rumput dengan pembuat kebijakan di pusat.
Menurutnya, banyak persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari tidak pernah menjadi viral, sehingga sering kali terabaikan oleh perhatian publik dan pemerintah. Di sinilah peran Gerakan Rakyat menjadi vital.
“Banyak keluhan ibu-ibu di rumah tak menjadi viral, banyak keluhan petani tidak menjadi viral, banyak keluhan perantau tidak jadi viral. Kalau Gerakan Rakyat menangkap itu dan menyuarakan, maka Insyaallah akan jadi perhatian,” ujar Anies.
Ia menjelaskan, Gerakan Rakyat harus menjadi kolektor data dan fakta di lapangan, merangkum aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari nelayan, buruh, perantau, guru, hingga mahasiswa, untuk kemudian disampaikan sebagai masukan yang tegas, namun tetap beradab.
“Gerakan Rakyat bisa jadi pengeras suara publik yang tertata, menjadi suara dari dapur-dapur rakyat… yang semua dikumpulkan, dirapikan lalu disampaikan sebagai masukan yang tegas tapi beradab. Dengan begitu, tidak hanya mendengar yang viral, tapi juga mendengar suara rakyat yang berbasis data dan fakta di lapangan,” jelasnya.
Anies juga menunjuk Gerakan Rakyat sebagai pengawas program-program negara di lapangan, yang menjadi fungsi penting untuk memastikan anggaran kembali kepada rakyat.
Anies mengusulkan agar setiap DPW dan DPD Gerakan Rakyat di tiap daerah membentuk “Pos Pantau Harga dan Layanan”. Pos ini bertugas mencatat secara berkala harga kebutuhan pokok seperti beras, ongkos sekolah, dan penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Kalau ada bantuan dan kalau ada proyek yang melenceng segera dokumentasikan dan sampaikan. Ini bukan untuk mempermalukan, ingat, tapi ini agar anggaran kembali kepada rakyat,” tutur Anies.
Lebih jauh, Anies mendorong Gerakan Rakyat untuk menghidupkan kembali forum-forum warga dan pertemuan bulanan di tingkat kampung atau nagari. Tujuannya adalah menampung keluhan dan usulan agar perjuangan nasional bukan didasarkan pada kalangan elite atau keinginan impulsif, melainkan cerminan kebutuhan rakyat sehari-hari.
Dalam hal keorganisasian, Anies menegaskan bahwa Gerakan Rakyat harus menjadi tempat untuk menyiapkan kader yang siap diawasi dan berintegritas. Prinsip fundamental gerakan ini adalah anti-keuntungan pribadi.
“Gerakan ini bukan tempat mencari keuntungan, gerakan ini tempat menguntungkan bagi rakyat dan kalau ada yang melanggar, maka gerakan ini sendiri harus menertibkan. Dengan begitu, koreksi dari luar dan perbaikan dari dalam berjalan secara bersamaan,” ucapnya.
Terakhir, Anies menegaskan bahwa peran utama Gerakan Rakyat menjadi penjaga marwah dan arah demokrasi.
Gerakan ini harus siap mendampingi warga yang dipanggil karena kritik dan menjadi suara pertama yang menolak kebijakan pembungkaman, dengan syarat semua dilakukan secara konstitusional.
“Peran dari Gerakan Rakyat adalah menjaga marwah dan arah demokrasi dan arah Republik ini,” tutupnya. (DJP)
