Daily News | Jakarta – Lemahnya pengawasan tata ruang, eksploitasi industri, dan absennya respons dini membuat masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan
Begitulah, pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik keras terkait penanganan banjir besar di Sumatera dan Aceh yang menelan ribuan korban dan kerusakan parah.
Dikutip KBA News dari unggahan YouTube Rocky Gerung berjudul “gagal Mitigasi dan Mengelola Bencana, Beberapa Menteri Harusnya Tahu Diri dan Mundur!” pada Minggu, 7 Desember 2025, Rocky menilai bencana tersebut bukan sekadar fenomena alam, melainkan hasil kegagalan negara dalam melakukan mitigasi dan pengelolaan risiko.
Rocky menegaskan bahwa pemerintah tidak menjalankan fungsi pencegahan yang seharusnya menjadi kunci penanganan bencana. “Negara boleh hadir setelah bencana, tapi negara tidak hadir untuk mencegah bencana itu,” ujarnya.
Ia menyatakan bahwa lemahnya pengawasan tata ruang, eksploitasi industri, dan absennya respons dini membuat masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Rocky juga menilai sejumlah menteri semestinya bertanggung jawab atas kegagalan ini.
“Beberapa menteri harusnya sudah tidak lagi terlihat di media massa akibat kegagalan mereka memitigasi bencana,” tegasnya.
Ia menyindir pejabat yang tampil membawa karung beras ke lokasi bencana sebagai tindakan pencitraan semata.
“Itu pameran kemanusiaan palsu,” kata Rocky, menegaskan bahwa perbaikan sistem jauh lebih penting daripada aksi simbolik.
Selain itu, Rocky mengungkap bahwa lembaga kemanusiaan internasional sebenarnya siap membantu, tetapi tertahan karena pemerintah tidak mengubah status bencana.
“Banyak lembaga kemanusiaan dunia ingin masuk, tetapi menunggu sinyal karena statusnya bukan bencana nasional,” ujarnya.
Ia menilai birokrasi justru menjadi hambatan di saat masyarakat membutuhkan bantuan cepat dan masif.
Pada aspek akar masalah, Rocky menyinggung dugaan adanya persekutuan bisnis–kekuasaan yang membiarkan kerusakan lingkungan terus terjadi.
“Apakah karena persekutuan antara bisnis dan kekuasaan yang membuat komplotan ini bertahun-tahun tidak bisa dibongkar?” katanya.
Ia menyebut eksploitasi industri skala besar, pembukaan lahan, serta lemahnya pengawasan sebagai penyebab utama runtuhnya ekologi di beberapa wilayah.
Rocky kemudian menyerukan agar Presiden Prabowo mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan hingga ke akar.
“Presiden Prabowo diminta tegas mengusut asal-usul sosial, ekonomi, dan ekologis dari bencana ini,” ujarnya.
Menurut Rocky, tanpa keberanian politik, kerusakan yang telah lama terjadi tidak akan pernah bisa diurai.
Ia menutup pandangan dengan peringatan keras tentang kondisi lingkungan Indonesia yang semakin kritis.
“Kerusakan yang dibuat manusia itu tidak bisa dipulihkan lagi oleh alam,” ujar Rocky.
Ia mengingatkan bahwa kejadian bencana berulang merupakan bukti jelas bahwa alam telah mencapai batas toleransinya terhadap kebijakan dan praktik pembangunan yang merusak. (EJP)
