Daily News | Jakarta – Kunjungan tiga hari sejak Jumat, 9 November 2024, menunjukkan bahwa Prabowo bakal melanjutkan berbagai program Jokowi, terutama yang terkait kerjasama Indonesia-Cina dalam pembangunan IKN.
Presiden Prabowo Subianto dianggap sukses merayu pemerintah Tiongkok karena Tiongkok dipilih sebagai negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan luar negeri pertamanya sebagai kepala negara.
Kunjungan tiga hari sejak Jumat, 9 November 2024, menunjukkan bahwa Prabowo bakal melanjutkan berbagai program Jokowi, terutama yang terkait kerjasama Indonesia-Cina dalam pembangunan IKN.
Pemerintah Cina kian berkomitmen mempertahankan hubungan dagangnya dengan Indonesia, demikian dirangkum KBA News dari dua media massa pemerintah Tiongkok, China Daily dan tabloid The Global Times.
Perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia melampaui 100 miliar dolar AS pada 2023, dan Tiongkok mempertahankan posisinya sebagai mitra dagang terbesar Indonesia selama 11 tahun terakhir. Selain itu, Indonesia merupakan tujuan investasi terbesar kedua Tiongkok di antara negara-negara anggota ASEAN.
China Daily, koran harian beroplah paling besar di Tiongkok yang terbit sejak 1981 milik Departemen Penerangan Partai Komunis Cina (PKS), memuji pilihan Prabowo itu.
“Ini menunjukkan betapa pentingnya pertumbuhan hubungan Tiongkok-Indonesia,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning dalam jumpa pers di Beijing.
Karena itu, ujarnya, Tiongkok siap kembali bekerja sama dengan Indonesia yang akan dibicarakan dalam kunjungan ini. Tujuannya, memperkuat rasa saling percaya politik tingkat tinggi.
“Juga untuk memperdalam kerja sama strategis secara menyeluruh guna memberikan dorongan kuat bagi upaya modernisasi kedua negara yang berkontribusi pada kemakmuran regional dan global,” kata Mao.
Beberapa tahun terakhir telah terjadi pertukaran tingkat tinggi yang intensif antara Tiongkok dan Indonesia. Presiden Jokowi mengunjungi Tiongkok sebanyak delapan kali dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping sebanyak 12 kali selama masa jabatannya.
Pada Oktober lalu, sebagai perwakilan khusus Presiden Xi Jinping, Wakil Presiden Han Zheng menghadiri pelantikan Prabowo di Jakarta.
Du Lan, wakil direktur di Departemen Studi Asia-Pasifik Institut Studi Internasional Cina, mengatakan kunjungan Prabowo bertujuan untuk lebih meningkatkan keterlibatan bilateral Indonesia di berbagai sektor.
“Kunjungan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Indonesia dan Tiongkok, namun juga mempunyai dampak positif bagi seluruh kawasan dan dunia,” jelasnya.
Prabowo disebut menjadikan pembangunan ekonomi sebagai prioritas bagi pemerintahan barunya dan berjanji mematuhi kebijakan luar negeri Indonesia yang secara tradisional tidak berpihak, sambil berupaya untuk berperan lebih aktif dalam urusan internasional.
Du menyoroti potensi besar kerja sama ekonomi kedua negara dan mengatakan bahwa kerja sama dengan Tiongkok sangat penting bagi upaya Indonesia mencapai tujuan pembangunannya.
Du mencatat dengan latar belakang ketegangan geopolitik maka kawasan Asia-Pasifik khususnya di Asia Tenggara semakin menjadi arena persaingan negara-negara besar.
“Tiongkok dan Indonesia, sebagai anggota utama negara-negara Selatan, mempunyai komitmen yang sama terhadap kemandirian strategis dan multilateralisme,” ujarnya.
“Beijing dan Jakarta, dengan memperkuat koordinasi strategis di berbagai platform, berkontribusi dalam membangun dunia multipolar yang setara dan teratur serta globalisasi ekonomi yang bermanfaat secara universal dan inklusif,” tandas Du.
Sementara itu, The Global Times mengutip para analis yang mengatakan bahwa kunjungan ini menggarisbawahi komitmen Prabowo untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama tingkat tinggi antara Tiongkok dan Indonesia, dan akan semakin mendorong pembangunan komunitas Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama.
Keputusan Prabowo untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara pertama yang dikunjunginya setelah ia terpilih pada bulan Maret, dan juga sebagai negara tujuan pertamanya setelah menjabat, menggarisbawahi prioritas tinggi yang ia berikan pada hubungan Tiongkok-Indonesia.
Langkah ini menunjukkan kuatnya hubungan bilateral dan komitmen berkelanjutan Indonesia untuk bekerja sama dengan Tiongkok di bawah pemerintahan Prabowo, demikian analisa Ge Hongliang, Wakil Dekan ASEAN College di Universitas Guangxi Minzu.
Prabowo disebut menunjukkan komitmen yang kuat untuk meneruskan kebijakan Jokowi. “Dengan landasan kokoh yang sudah dibangun selama masa jabatan Joko Widodo, maka kerja sama Tiongkok-Indonesia diharapkan tetap menjadi fokus kebijakan luar negeri Prabowo,” tambah Ge.
Ge mengatakan cara untuk lebih mempromosikan proyek-proyek di bawah Belt and Road Initiative dan membangun komunitas Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama akan menjadi topik sentral selama kunjungan Prabowo.
Selain proyek infrastruktur yang sedang berjalan, termasuk IKN, kerja sama Tiongkok-Indonesia diharapkan semakin mendalam di berbagai sektor ekonomi.
“Terdapat potensi besar untuk kolaborasi di bidang-bidang yang sedang berkembang, khususnya energi baru,” kata Ge.
Ge mengatakan Prabowo mempunyai harapan yang tinggi untuk memperdalam kerja sama dengan Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya, terutama negara-negara Selatan, dan bahwa Indonesia sedang menjalankan kebijakan luar negeri yang seimbang.
Tiongkok adalah perhentian pertama Prabowo dalam tur luar negeri selama dua pekan yang mencakup KTT APEC di Peru, pertemuan G20 di Brazil, dan kunjungan resmi ke Inggris.
“Kami akan menjaga hubungan baik dengan semua pihak,” kata Prabowo sebelum berangkat dari Jakarta, seperti dikutip Bloomberg.
Kedekatan Indonesia dengan Cina ini sudah lama dikritik oleh para aktivis di tanah air karena dianggap merugikan Indonesia.
Di antara kritik itu adalah karena semakin besarnya imigran Cina legal maupun ilegal lewat turnkey project Cina di Indonesia yang mengancam keamanan nasional, dan secara ideologis Cina yang komunis sangat potensial mengancam ideologi Pancasila.
Di samping itu, demikian para aktivis, Indonesia hanya akan menjadi boneka Cina yang komunis di tengah persaingan geopolitik dengan Amerika. Posisi ini dianggap telah melanggar prinsip bebas-aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia. (HMP)
Discussion about this post