Daily News | Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dr Dino Patti Djalal menyampaikan sembilan poin penting yang perlu segera dilakukan pemerintah dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera.
Melalui pernyataannya, ia menegaskan pentingnya mengambil pengalaman berharga ketika Indonesia menghadapi bencana tsunami Aceh tahun 2004. Dino yang saat itu masih ASN aktif dan bertugas di istana menegaskan faktor kepemimpinan presiden menjadi faktor kunci dalam situasi darurat.
“Dalam suasana penuh kesengsaraan, rakyat ingin melihat pemimpinnya berada di tengah mereka,” ujarnya.
Dino mencatat 9 poin yang perlu dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam konteks bencana Sumatera.
Pertama, kepemimpinan presiden di lapangan. Menurut Dino, pejabat daerah dan aparat dapat kebingungan menghadapi skala bencana besar. Karena itu, presiden harus hadir dan memimpin langsung dari lokasi, sebagaimana dilakukan SBY pada tsunami 2004 dan gempa Yogyakarta 2006.
Kedua, estimasi korban jangan dipercaya sepenuhnya di awal. Dino mengingatkan angka awal korban biasanya tidak akurat. Saat tsunami, laporan pertama menyebut hanya 50 korban jiwa, namun akhirnya mencapai sekitar 150 ribu orang. Pemerintah harus menyiapkan skenario terburuk.
Ketiga, fokus berkelanjutan setelah banjir surut. Masalah lebih besar justru muncul setelah bencana mereda, termasuk ancaman penyakit akibat mayat yang belum tertangani.
Keempat, komando tunggal di lapangan. Dino menilai perlu seorang panglima operasi langsung di bawah Presiden untuk menghindari konflik antarlembaga, seperti yang dulu dijalankan Mayjen Bambang Darmono.
Kelima, tetapkan sebagai bencana nasional. Ia meminta perhatian penuh pemerintah selama 1-2 bulan ke depan dan menjadikannya momen persatuan dan gotong royong nasional.
Keenam, komunikasi publik harian dari lapangan. Informasi resmi harus disampaikan tiap hari dari satu juru bicara yang kredibel agar tidak terjadi simpang siur informasi.
Ketujuh, menteri harus koordinasi intensif. Prioritas bukan pencitraan di lapangan, melainkan rapat koordinasi dua kali sehari hingga situasi terkendali.
Kedelapan, jangan terburu-buru mengakhiri status darurat. Penetapan masa darurat harus fleksibel dan dievaluasi sesuai kondisi nyata di lapangan.
Kesembilan, kebutuhan anggaran rehabilitasi. Bantuan internasional diprediksi minim, sehingga APBN perlu disesuaikan. Dino menyarankan sebagian anggaran pertahanan dialihkan untuk rehabilitasi.“Saya yakin para patriot di TNI dan Kementerian Pertahanan tidak akan keberatan selama ini untuk membantu rakyat,” tutupnya. (DJP)
