Dukungan publik kuat, kenapa PDIP tidak berani calonkan Anies?

Daily News | Jakarta – Harapan mayoritas masyarakat agar PDIP bertarung dengan koalisi besar atau KIM Plus di Pilgub DKI Jakarta tidak terwujud. Hal itu terjadi setelah partai berlambang banteng moncong putih itu resmi mengusung pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

Assoc. Prof. Dr. Khamim Zarkasih Putro, M.Si dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyatakan harapan masyarakat sebenarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan PDIP bertarung secara kompetitif. Dalam Pilgub DKI Jakarta, putusan ini memungkinkan PDIP untuk mencalonkan diri secara independen, mengingat sebelumnya sebagian besar partai telah tergabung dalam KIM Plus.

Trio RRT berlanjut: akan buat buku Gibran yang tidak tamat SMA

Komisi reformasi polri bentukan Prabowo: sebuah catatan kritis guru besar UIN Yogyakarta

Anies menerima presiden Partai MUDA Malaysia, berbincang tentang nilai dan moral

Namun, katanya, harapan masyarakat kepada PDIP tidak terwujud. “Pramono lebih identik dengan Istana. Masyarakat bahkan mulai meragukan adanya keretakan antara Jokowi dan Bu Mega. “Pada menit-menit terakhir, kolaborasi mereka justru kuat,” katanya saat dihubungi KBA News, Rabu, 28 Agustus 2024.

Menurutnya, masyarakat berharap PDIP dengan pengalamannya sebagai oposisi yang kuat berani melawan. Namun, barangkali PDIP juga memperhitungkan risikonya.

“Setelah berkuasa 10 tahun dengan segala isu yang muncul, PDIP juga menganggap kesalahan Jokowi dirasakan PDIP, sehingga mereka saling menutupi, barangkali begitu,” jelasnya.

Kepala Pusat Pengembangan Kajian Budaya Indonesia dan Pendidikan Agama UIN Sunan Kalijaga itu menduga ada politik penyanderaan dalam Pilkada DKI Jakarta. “Masyarakat menilai ini akibat politik penyanderaan oleh Istana. Akhirnya terjadi saling berbagi. Politik penyanderaan ini merugikan demokrasi,” jelasnya.

Khamim menyatakan, dengan sisa waktu pemerintahan yang tinggal dua bulan, PDIP seharusnya berani melawan, termasuk dengan mencalonkan Anies dalam Pilkada DKI Jakarta. Paling tidak untuk memenuhi harapan publik agar pertarungan lebih kompetitif dan bahkan berpeluang menang.

“Persepsi publik bahwa penurunan ambang batas menjadi 7,5% dianggap akan membuat Anies maju, tetapi akhirnya malah dibuldozer. Tidak seindah yang dibayangkan,” jelasnya. (AM)