Daily News | Jakarta – Para purnawirawan merasa terpanggil untuk mengingatkan bangsa ini agar tidak melupakan semangat dan amanat para pahlawan.
Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP–TNI) bersama tokoh dan masyarakat Yogyakarta menggelar Ziarah Nasional ke Makam Panglima Besar Jenderal Soedirman di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumanegara, Yogyakarta.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan dan nilai-nilai keprajuritan yang diwariskan para pahlawan bangsa.
Ketua Pelaksana FPP–TNI DIY, Marsma TNI (Purn) Firdaus Syamsuddin, menegaskan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni, melainkan panggilan moral bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga marwah dan kedaulatan bangsa.
“Kami para purnawirawan merasa terpanggil untuk mengingatkan bangsa ini agar tidak melupakan semangat dan amanat para pahlawan. Nilai-nilai perjuangan itu harus diwujudkan dalam sikap setia kepada bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi atau golongan,” ujarnya kepada KBA News, Senin, 10 November 2025.
FPP–TNI DIY menyerukan agar seluruh anak bangsa kembali meneladani semangat perjuangan para pahlawan, terutama Panglima Besar Jenderal Soedirman, dengan menjunjung kesetiaan kepada bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
FPP–TNI juga mengingatkan penyelenggara negara untuk berpegang teguh pada konstitusi, menegakkan keadilan, dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara serta hukum.
Mereka menolak keras segala bentuk penyimpangan konstitusi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran etika bernegara yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap pengorbanan para pahlawan bangsa.
Dengan semangat patriotisme, FPP–TNI menyampaikan sikap tegas sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara. Dalam pernyataannya, sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara, FPP–TNI DIY menyampaikan tiga tuntutan yang dinilai penting untuk segera disikapi pemerintah.
FPP TNI menuntut agar Presiden Joko Widodo diadili atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan serta demokrasi yang dianggap mencederai amanat konstitusi. Selain itu, FPP–TNI mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, karena proses pencalonannya dinilai melanggar konstitusi, moralitas, dan rasa keadilan rakyat.
FPP–TNI juga menyerukan reformasi total terhadap Polri, agar kembali menjadi institusi yang netral, profesional, dan berfungsi sebagai pelindung serta pengayom masyarakat, bukan alat kekuasaan politik. “Demi kehormatan bangsa dan kedaulatan rakyat, kami tetap setia pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Firdaus Syamsuddin. (EJP)
