Daily News | Jakarta – Kasus pagar sepanjang 30,16 KM di laut Tangerang, Banten terus menjadi perbincangan publik. Desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 pun deras mengemuka disampaikan oleh berbagai kalangan.
PSN PIK 2 diindikasikan menjadi biang keladi pemagaran laut yang telah terjadi sejak 2022 lalu, bahkan telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak tahun 2023. Ada juga sertifikat yang sudah terbit sejak 2017.
Pengamat Politik Hendri Satrio (Hensat) pun turut bersuara, mendesak agar Presiden Prabowo segera mengevaluasi PSN PIK 2. Dalam pernyataannya di akun YouTube pribadinya yang dikutip KBA News, Selasa, 21 Januari 2025, Hensat mengatakan kasus pagar laut perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah.
“Memang Pak Prabowo perlu mengevaluasi PSN, kemudian perlu juga mengambil perhatian khusus kepada proyek PIK 2,” ucap Hensat.
Menurutnya, kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi tidak boleh diremehkan. Kasus itu bisa semakin besar jika pemerintah menganggap remeh.
Dia menjelaskan, pagar laut yang diduga milik PIK 2 bisa membuat kekisruhan yang besar. Bahkan, bentrokan antarrakyat bisa terjadi karena alotnya sikap pemerintah.
“Karena ada kesenjangan ekonomi di sana, antara si kaya dan si miskin yang begitu tinggi dan hebat,” ujarnya.
Hensat bahkan menjelaskan, kasus serupa pernah terjadi pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Saat itu, kasus waduk Kedung Ombo yang banyak memakan korban jiwa karena pemerintah menganggap remeh.
Hal seperti itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah. Jangan sampai gesekan antarwarga kembali terjadi di Indonesia.
“Makanya, pemerintah harus hati-hati dengan isu ini, isu-isu yang ada kaitannya dengan benturan antarwarga,” pungkasnya. (DJP)
