Daily News | Jakarta – Sampai kapanpun seorang pemimpin harus paham mengenai prioritas pembangunan tentang mana pemenuhan kebutuhan rakyat dan mana pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompok.
Maka, pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Dr Verdy Firmantoro mengatakan pernyataan Anies Baswedan mengenai diblokirnya dana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akibat miskinnya dialog dari kebijakan Presiden Jokowi itu memang menjadi bukti bahwa proyek tersebut sejak awal memang dibangun tidak tuntas. Maka menjadi masuk akal bila periode pemerintahan berikutnya tidak menjadikan pembangunan IKN sebagai prioritas.
‘’Anies dengan menyatakan pembangunan IKN minim dialog publik itu ingin mendorong di masa depan pemerintah harus tuntas dan matang betul ketika membuat kebijakan. Apalagi ini menyangkut kehidupan masa depan negara, rakyat dan bangsa. Dengan didahului dialog yang tuntas sebelum sebuah kebijakan diputuskan, maka masalah seperti IKN maka dikemudian tidak muncul kembali. Diblokirnya dana IKN oleh Menteri Keuangan saat ini harus menjadi pelajaran bagi seorang pemimpin publik,’’ kata Verdi kepada KBA News, Selasa siang 11 Februari 2025.
Menurut Verdy, dalam setiap periode pemerintahan pasti akan selalu punya kebijakan prioritas. Dan ini seharusnya sebelum diputuskan harus berbekal kajian yang menyeluruh dari semua pihak. Maka akan sangat berbahaya apabila sebuah kebijakan negara, apalagi yang bersifat jangka panjang, ditetapkan secara sepihak tanpa hirau atas sikap kritis dari publik.
‘’Jadi wajar bila Menkeu kini memblokir dana pembangunan IKN. Ini karena pemerintahan Presiden Prabowo saat ini punya kebijakan prioritas sendiri. Artinya, Presiden Prabowo punya pandangan bahwa pemerintahannya punya kebijakan yang lebih penting dari pada sekedar urus pembangunan IKN,’’ ujarnya.
Maka, lanjut Verdy, mau tidak mau untuk mengakhiri kontroversi pembangunan IKN harus ada evaluasi lebih lanjut. Apalagi posisi proyek itu kini berada menjadi layaknya pembangunan yang simalakama, paradoks, atau maju kena mundur kena. ’’Bila pembangunan IKN dilanjutkan akan memakan biaya sangat besar. Apabila tidak akan dilanjutkan sudah memakan biaya anggaran negara yang juga besar. Jadi harus ada penuntasan.”
‘’Akibat keadaan yang seperti makan buah simalakama itulah pemerintah Presiden Prabowo harus bisa mengkomunikasikan masalah yang ada secara tepat. Sebab, kalau salah mengkomunikasikannya malah hanya akan membuat dan terus membuat ‘perang atau konflik komunikasi. Maka saat ini posisi IKN harus dijelaskan kepada publik sejelas mungkin,’’ katanya.
Verdy mengungkapkan setiap pemimpin negara maka wajib mengetahui apa saja yang masuk dalam kategori pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan. Adanya kedua hal itu sangat berbeda sebab kebutuhan adalah untuk semua orang sedangkan keinginan adalah hanya untuk memenuhi keinginan sebagian orang saja.’’Jadi pemimpin harus tahu prioritas dari kebutuhan bangsanya.”
Kritik Anies terhadap proyek IKN
Seperti diketahui di tengah kontroversi pembangunan IKN yang dananya diblokir beberapa hari lalu dan Menkeu Sri Mulyani bilang dananya tidak ada. Bahan kini viral pernyataan Anies Baswedan yang kritisi miskinnya dialog kebijakan pembangunan proyek tersebut sebelum diundangkan.
“Ini soal sumber daya yang kita miliki, kita punya sumber daya yang terbatas, yaitu namanya anggaran. Lalu kita punya kebutuhan yang banyak. Pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai? Kita punya keinginan A, B, C, D, tapi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Nah, menurut kami yang harus dibiayai sekarang adalah yang menjadi kebutuhan. Apakah membangun kota baru itu kebutuhan? Belum, itu keinginan, iya,” ucap Anies Baswedan.
Menurut Anies, keputusan besar seharusnya dibuat dengan ruang dialog yang terbuka di awal. Kami melihat yang disebut sebuah reform itu perlu memberikan ruang dialog yang lengkap. Kami melihat keputusan-keputusan besar yang ada dampaknya dalam kehidupan negara, jangan sampai diputuskan dalam tempo sesingkat-singkatnya, lalu diperdebatkan sesudahnya tanpa ada ujungnya karena tidak ada pembahasan yang komprehensif. Itu kritik kami, ketika kita memutuskan UU IKN,” tegasnya Anies Baswedan. (DJP)
