Daily News | Jakarta – “Sebagai bagian dari kekuatan demokratis yang mendambakan Indonesia maju dan sukses, kita masih berharap kepada Pak Prabowo agar dia tidak ikut larut pada agenda politik Jokowi yang sedang berusaha menaikkan Gibran dan menyingkirkan Prabowo dari kursi Presiden. Waspadalah Pak Presiden.”
Kasus ijazah palsu yang menerpa Jokowi juga menimpa anaknya yang sekarang merupakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedua kasus itu akan menjadi bom waktu yang setiap saat dapat meledak, tinggal menunggu momentum yang tepat. Sebagai sebuah negara demokrasi kalau tidak ingin demonstrasi anarkis berulang maka satu satunya jalan hukum harus ditegakkan.
Pengamat Kebijakan Publik juga juga Sekjen Front Penggerak Perubahan Nasional (FPPN) Sudrajat Maslahat menyatakan hal itu kepada KBA News, Kamis, 4 September 2025 menanggapi kehebohan baru di sekitar Gibran. Dia dituntut oleh seorang anak muda secara perdata dengan nilai Rp 125 Triliun karena dugaan menggunakan ijazah palsu sewaktu mendaftar sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, dia menjadi Capres dari Prabowo. Mereka dimenangkan oleh KPU dan MK.
Tidak berapa lama sebelumnya, Roy Suryo, yang merupakan lawan Jokowi dalam kasus ijazah palsu di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, juga menyatakan, berdasarkan bukti-bukti otentik yang dia miliki, ijazah Gibran diragukan keasliannya. Bersama Rismon Sianipar dan Tifauziyah Tyassuma, Roy merupakan tiga serangkai RRT dalam melawan Jokowi, para ternak Mulyono (Termul) dan pengacaranya.
Sudrajat memperingati pemerintah untuk tidak berpihak kepada kebohongan seperti yang dilakukan oleh Jokowi dan anaknya. Apa yang terjadi pada serangkaian demo yang berujung pada kerusuhan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya pekan lalu, cukup mengajarkanagar pemerintah tidak berpihak kepada Jokowi dan kejahatan yang dilakukan.
Dikatakan oleh Direktur Voice of Banten itu, ada yang aneh tentang demo anarkis 25 sampai dengan 28 Agustus 2025 yang berujung anarkis mengorbankan rakyat dan mahasiswa di mana beberapa jiwa melayang. Untuk itu diminta pemerintah menggunakan akal sehat untuk tidak terjebak kepada permufakatan jahat yang sudah dirancang oleh Jokowi, kroco dan kroninya.
“Siapa yang mampu membuat eskalasi konflik yang cepat dan merata di beberapa provinsi? Modusnya mirip sama, tiba tiba anarkis bakar bakar fasilitas umum sementara tidak ada orasi tuntutan yang jelas yang bisa dianggap sebagai aspirasi murni rakyat saat aksi berlangsung. Tentu ini menimbulkan spekulasi hanya negara beserta perangkatnya atau yang pernah menguasai negara lah yang mampu berbuat seperti itu,” tegasnya.
Tidak bisa diungkap
Wajar banyak kekuatan demokrasi bertanya-tanya, mungkinkah ada konspirasi istana dan Genk Solo untuk menyelamatkan panggung mereka di tengah serangan badai ijazah palsu Jokowi dan isu pemakzulan Gibran. “Setelah api demonstrasi dipadamkan tindakan cepat dan strategis, apa yang diambil Prabowo untuk mengungkap dalang kerusuhan ? Nothing. Sampai sekarang tidak bisa diungkap siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan pekan lalu itu.”
Yang terjadi adalah, tambahnya, pemberian pangkat bagi satuan keamanan yang terluka atas perintah Prabowo dan pembagian sembako kepada pengemudi Ojol oleh Wapres. Terkesan ada bagi-bagi tugas memberi hadiah. Sementara tuntutan dan aspirasi murni rakyat tentang adili Jokowi dan makzulkan Gibran, copot Kapolri hilang senyap tenggelam oleh hiruk pikuk api demonstrasi yang berujung anarkis.
“Kini justru keadaan berbalik ke rakyat, para demonstran dan pegiat sosial di platform Media Sosial diburu pasal-pasal karet UU ITE. Gerak cepat aparat menjadikan mereka sebagai tersangka. Ini jelas merupakan tindakan refresif yang dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo kepada rakyatnya sendiri,” kata alumni FISIP UI twrsebut.
Bandingkan Ketika terjadi upaya kudeta terhadap Erdogan di Turki tahun 2016. Hampir 18 ribu orang ditahan menyusul kudeta, termasuk di antaranya 6.000 anggota militer, sekitar 9.000 polisi, sedikitnya 3.000 hakim dan 30 gubernur. Artinya ada upaya masif strategis dari pemerintah untuk mengungkap dalang dibalik kudeta, mengurai dan memutus mata rantai mereka. Adakah Prabowo mengambil tindakan seperti itu?
Jangan dikira rakyat diam dan mau dibohongi. Selama hukum tidak ditegakkan dengan benar maka suara-suara kebenaran tak mungkin dapat dibungkam. Suara rakyat akan terus bergema menuntut Pemerintah untuk berbuat adil dan jujur pada rakyatnya. Keledai saja tak ingin jatuh terperosok jatuh ke dalam lubang yang sama, jangan sampai kasus ijazah palsu terulang lagi.
“Sebagai bagian dari kekuatan demokratis yang mendambakan Indonesia maju dan sukses, kita masih berharap kepada Pak Prabowo agar dia tidak ikut larut pada agenda politik Jokowi. Dia itu sedangkan berusaha menaikkan Gibran dan menyingkirkan Prabowo dari kursi Presiden. Waspadalah Pak Presiden,” demikian Sudrajat Maslahat. (EJP)
